Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengevaluasi sistem rekrutmen dan pencalonan kepala daerah. Hal ini disampaikan Doli dalam konteks meningkatnya perhatian terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, yang menunjukkan perlunya langkah-langkah preventif yang lebih efektif.
Doli menekankan bahwa situasi ini harus menjadi momentum bagi semua pemangku kepentingan untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Ia mengungkapkan keprihatinan bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi tidak dijadikan pelajaran berharga, sehingga perlu ada perubahan dalam cara kita memilih pemimpin daerah.
Lebih lanjut, Doli mengingatkan bahwa keberhasilan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap, tetapi dari terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. "Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi adalah tercapainya situasi zero corruption," ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Doli mengusulkan perlunya membangun ekosistem pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif. Ini mencakup penguatan penegakan hukum dan pembenahan regulasi yang masih memungkinkan terjadinya praktik korupsi. "Kita harus serius dalam mengevaluasi dan membangun sistem yang mendorong kesadaran hukum dan budaya antikorupsi di masyarakat," tambahnya.
Dengan langkah-langkah yang tepat, Doli percaya bahwa Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi tersebut demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa.