Ancaman terhadap infrastruktur bawah laut dan meluasnya peran sistem nirawak dalam strategi pertahanan menjadi pusat perhatian pada Konferensi Kepala Pertahanan Perjanjian Pertahanan Lima Negara (Five Power Defence Arrangement – FPDA) ke-23 di Singapura pada akhir Mei 2025. Para pemimpin militer dari negara-negara anggota FPDA — Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Britania Raya — menegaskan kembali komitmen kolektif mereka terhadap stabilitas regional di tengah lanskap keamanan yang kompleks.
Konferensi itu, yang dipimpin oleh Kepala Pasukan Pertahanan Singapura, Laksamana Madya Aaron Beng, menggarisbawahi relevansi abadi kelompok itu dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan di seluruh Indo-Pasifik.
“FPDA merupakan salah satu pengelompokan keamanan regional yang paling lama berdiri di kawasan ini, yang dibentuk pada tahun 1971,” ungkap Aaron Beng dalam sebuah konferensi pers. “Kami berkembang dan maju sebagai pengelompokan keamanan regional dengan kecepatan yang nyaman bagi semua pihak dan memastikan bahwa kami memenuhi kebutuhan keamanan yang terus berkembang.”
Para pemimpin itu menyoroti perlunya peningkatan kapabilitas dan koordinasi dalam melindungi infrastruktur bawah laut seperti kabel komunikasi, serta jaringan pipa minyak dan gas. Kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok dan Rusia diduga melakukan sabotase pada kabel bawah laut, yang membawa lebih dari 95% lalu lintas data dunia, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan mendorong dilakukannya langkah penanggulangan dari Laut Baltik hingga Selat Taiwan.. Dalam beberapa bulan terakhir ini, aliansi keamanan NATO yang beranggotakan 32 negara telah meningkatkan pengerahan pesawat patroli maritim, kapal fregat, dan drone angkatan laut di Baltik.
“Di Eropa, ini adalah topik yang menarik banyak perhatian,” ungkap Laksamana Tony Radakin, kepala staf pertahanan Britania Raya, demikian menurut lembaga penyiaran Channel News Asia Singapura. “Dan dengan demikian, kami dapat berbagi sebagian pengetahuan itu serta bagaimana kami menghadapi ancaman tertentu itu dari perspektif Eropa, untuk melihat seberapa banyak dari pendekatan itu yang mungkin dapat diterapkan di kawasan ini.”
Pejabat pertahanan sepakat bahwa latihan FPDA yang akan datang, termasuk Bersama Lima 2025 pada bulan September, akan mengintegrasikan teknologi generasi berikutnya untuk mengatasi ancaman nontradisional. Partisipasi pesawat jet tempur F-35 Angkatan Udara Australia dan Kelompok Kapal Induk Pemukul Britania Raya, yang menampilkan kapal induk andalan Angkatan Laut Britania Raya, HMS Prince of Wales, akan meningkatkan kesiapan operasional.
Konferensi itu juga menyoroti perkembangan postur FPDA terhadap ancaman siber dan hibrida, terutama yang terkait dengan operasi yang disponsori negara yang menargetkan infrastruktur. Badan Digital dan Intelijen Singapura, yang didirikan pada tahun 2022, berperan penting dalam melawan tantangan semacam itu. Singapura juga telah memperluas pengawasan maritimnya dengan sistem penanggulangan, termasuk kendaraan bawah air otonom dan kapal permukaan tak berawak.
“Seperti yang selalu dilakukan FPDA di masa lalu, kami akan terus mencermati ancaman yang muncul, kapabilitas yang dimiliki semua negara, kekhawatiran yang dimiliki semua negara, dan mengembangkan kegiatan kami untuk memenuhi kebutuhan,” ungkap Aaron Beng, demikian menurut surat kabar The Straits Times.
Thomas Lim, analis senior di S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, menekankan kemampuan adaptasi FPDA terhadap lanskap ancaman yang berubah. “FPDA mengadopsi pendekatan ketika berbagai negara berkumpul untuk belajar dari praktik terbaik satu sama lainnya tentang cara mengatasi ancaman keamanan yang muncul,” ungkap Thomas Lim kepada FORUM.
Thomas Lim mengatakan meskipun bukan pakta pertahanan timbal balik, FPDA merupakan mekanisme strategis untuk menjalin kerja sama. Struktur konsultatifnya memungkinkan fleksibilitas sembari memperkuat interoperabilitas lintas ranah, termasuk perang siber, bawah laut, dan tak berawak.
Peran Singapura dalam FPDA terus berkembang, dengan Angkatan Bersenjata Singapura menunjukkan komitmennya terhadap interoperabilitas melalui partisipasi rutin dalam latihan FPDA dan perjanjian bilateral, khususnya dengan Australia.
“Kolaborasi pertahanan yang diperluas memungkinkan berbagai negara untuk menunjukkan sikap bersatu dalam menghadapi potensi ancaman,” ungkap Thomas Lim.