Suaranews.id – Jember 1 Agustus 2023, Sekitar pukul 11.30, Ketua jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat Jawa Timur(Jepr Jatim) di dampingi Koordinator Kabupaten Jember dan beberapa koordinator Kecamatan bersama beberapa LSM menghadiri hearing dengan Komisi A DPRD kabupaten jember.
Sementara ada enam (6) anggota DPRD perwakilan empat(4) fraksi yang menemui Jepr di antaranya :
1.Tabroni Fraksi PDI-Perjuangan,
2.Sunardi dan ibu Suharyatik dari Fraksi GiB
3.Ibu Sunarsi Khoris dan ibu Soenarti dari Fraksi PKB dan
4. Moh Cholil dari Fraksi PANDEKAR
Rico menyampaikan “ bahwa, benar haring kali ini adalah pemenuhan permintaan Jepr Jatim sekitar sebulan yang lalu, dimana kami akan menyampaikan perkembangan proses pelaporan pelanggaran Netralitas yang dilakukan sekurangnya 85 pejabat di kabupaten jember, yang didalamnya terdapat Tiga(3) tida calon sekda berdasar pengumuman timsel yang terakhir, sebenarnya pada tanggal 30 mei 2023 lalu kami sudah menyoal surat nomor 800/2306/35.1.33/2023 yang di dalam surat itu juga terdapat seluruh nama calon sekda yang mendaftar.
Lantas, Apa pelanggarannya? 47 pejabat tersebut melakukan pembiaran alat peraga partai Partai peserta pemilu, bahkan para pejabat tersebut melakukan tindakan photo bersama.
Hal ini lah yang dalam pandangan kami merupakan tindakan yang menguntungkan partai politik tertentu, apalagi tindakan pembiaran dan photo bersama alat peraga partai politik tersebut dilakukan di ruang publik, mengundang banyak orang lalu bagi bagi uang, sembako dan bantuan lainya.
Terkait dipelantikan sekda, rico menambahkan” bupati tetap melantik sekda pada tanggal 28 kemaren, ini aneh karena proses pemeriksaan berjalan di KASN loh koq tetap di lantik sekdanya.
Harusnya bupati menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KASN, bagaimana jika tiba-tiba KASN memutuskan kepala BAPENDA saat itu di vonis melakukan pelanggaran disiplin berat ?” harusnya kalo mau nyalon Sekda saat kegiatan J berbagi yang gunakan alat peraga partai di tegor, ini yang terjadi malah photo bareng.”ujarnya.
Selain itu kami menyampaikan pelaporan yang di lakukan oleh koordinator Jepr Kabupaten Jember dimana telah di rekomendasikan kepada KASN camat Sukowono karena di duga melanggar netralitas ASN dalam kegiatan Lomba PKK bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di laksanakan pada tanggal 6 maret sampai 17 maret 2023.
Tabroni selaku ketua Komisi A DPRD Jember membuka proses hearing dengan menyampaikan tiga point desakan Jepr Jatim di ataranya :
1. Mendesak DPRD Kabupaten Jember Melakukan Interpelasi kepada Bupati Kabupaten Jember atas dikorbannya ASN di kabupaten Jember serta di manfaatkannya program pemerintah yang penganggarannya berdasar Keuangan dari APBD ataupun dari APBN untuk kepentingan keluarganya.
2. Mendesak DPRD Kabupaten Jember untuk ikut meminta pertanggung Jawaban Ketua PKK kabupaten Jember atas keterlibatan Menantu Bupati dalam kegiatan Lomba PKK yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Jember dan berdampak direkomendasikannya Camat Sukowono kepada KASN atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN.
3. Mendesak Bupati untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/1520/414/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris daerah Kabupaten Jember, dikarenakan keluarnya surat pengangkatan tersebut tanpa terlebih dahulu menunggu proses investigasi terhadap 32 Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas tertib Penyelenggaraan Negara, dan Azas bertindak cermat.
Menanggapi permintaan dari Jepr Jawa Timur sunardi legeslator partai gerindra menyatakan sepakat agar Interpelasi di lakukan oleh DPRD dan pemanggilan ketua PKK kabupaten Jember harus di lakukan, bahkan Sunardi legeslator asal kecamatan silo ini menegaskan tidak perlu rapat gabungan komisi jika hanya memanggil ketua PKK dan para camat.
“tidak harus gabungan kerana ini khusus, kalo sudah khusus tidak menyangkut kepada anggaran, ini tidak harus gabungan kecuali berkenaan dengan anggaran apa,karena ini spesifik kepada kauistis, ini harus kita bedakan.
Sementara itu legislator dari fraksi PKB ibu Sunarsi Khoris menyatakan “ itu tidak akan terselesaikan kalo kita tidak ada pemanggilan,tentunya dia akan mengajak toh dan terus akan merealisasikan di desa desa bahkan akan di ajak terus jika tidak ada pemanggilan.
Lain lagi dengan ibu haryatik dari partai Gerindra yang berkata “ kami sepakat atas usulan temen temen, tapi gini ketua saya usul lebih kongkritnya itu mungkin hak kita itu yang di utamakan, karena nantinya kalo kita manggil pak, mesti alasannya ikut bupati.
Dengan waktu yang dekat ini paling tidak kita diskusi dengan fraksi fraksi untuk melaksanakan hak interpelasi kita”
Secara terpisah Tabroni selaku ketua Komisi A menyampaikan “ hari ini kita mendengar langsung apa yang menjadi temuan dari kapawan kwan Jepr, dimana mereka sudah bertemu wakil ketua KASN di jakarta dan mendapat penjelasan bahwa terkait surat yang di kirimkan kepada KASN yang mana itu masih dalam proses investigasi, Tadi juga di sampaikan dalam proses investigasi yang belum selesai ternyata kok sudah ada pelantikan sekda.
Saat di tanya langkah Komisi A terkait apa yang di minta oleh Jepr jatim tabroni mengungkapkan “ pertama terkait hak interplasi, kami mengembalikan kepada masing masing fraksi, lalu yang kedua soal permintaan pemanggilan ketua PKK, kepala dinas DPMD dan camat terkait yang terlibat lomba PKK yang melibatkan salah satu peserta pemilu, akan kami putuskan dalam rapat internal komisi untuk menindak lanjuti permintaan tersebut.
Lalu yang ketiga terkait permintaan agar DPRD mendesak bupati mencabut surat pelantikan Sekda terpilih, itu akan kami teruskan kepada pimpinan DPRD karena semua surat keluar adalah ranah pimpinan.
Dalam hearing dengan komisi A tersebut juga terungkap jika sampai hari ini bartu Fraksi PDI_Perjuanganlah yang secara utuh seluruh anggota fraksinya menandatangani pengajuan hak Interpelasi terkait dilibatkanya alat peraga peserta pemilu oleh para pejabat di lingkungan Pemerintah kabupaten Jember,”pungkas rico.
