Pendapat Warga Terkait Pembongkaran Tiang Monorel di Jakarta: Kekhawatiran terhadap Anggaran dan Kemacetan
JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said dan kawasan Senayan yang dijadwalkan dimulai pada Januari 2026, mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat.
Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi pemborosan anggaran dan kemungkinan menambah kemacetan di kawasan tersebut. Mereka meminta agar Pemprov DKI merencanakan waktu pelaksanaan dengan cermat untuk meminimalisir gangguan pada arus lalu lintas.
Kekhawatiran terhadap Pemborosan Anggaran
Salah satu keberatan datang dari Rima (29), seorang warga Kuningan. Ia berpendapat bahwa lahan bekas monorel seharusnya dialokasikan untuk pelebaran jalan daripada pembangunan trotoar baru. "Mendingan lahan-lahan bekas monorel itu digunain buat pelebaran jalan aja, jadi jalan di Rasuna Said bisa lebih lega juga. Kan itu kalau hari kerja, pagi atau sore macet kendaraan penuh," ujarnya saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Rima menekankan bahwa pengeluaran untuk pembangunan trotoar baru bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran, terutama di saat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sedang diefisienkan. "Toh saya pikir trotoar di Rasuna Said udah cukup lah buat pejalan kaki juga. Kalau diperlebar lagi trotoarnya, jalanan makin sempit," tambahnya.
Kekhawatiran Menambah Kemacetan
Selain masalah anggaran, warga juga mencemaskan potensi kemacetan yang mungkin terjadi selama proses pembongkaran berlangsung. Syarif (33), seorang karyawan swasta yang rutin melintasi kawasan Rasuna Said, berharap agar pengerjaan dilakukan di luar jam sibuk untuk menghindari kemacetan yang parah. "Buat pembongkaran kalau bisa ditargetin lah kelarnya kapan, jangan lama-lama karena Rasuna Said jalan protokol yang banyak dilalui kendaraan mau ke mana-mana," harap Syarif.
Dia juga mengusulkan agar pekerjaan pembongkaran dilakukan pada malam hingga dini hari, dengan waktu penyelesaian yang jelas, agar tidak menjadi proyek berkepanjangan yang sering terjadi di Jakarta. Syarif juga khawatir bahwa pembongkaran tiang monorel akan bersinggungan dengan proyek lain, seperti pembangunan drainase dan utilitas bawah tanah, serta proyek transportasi publik yang sedang berlangsung seperti LRT dan MRT. "Sudah cukuplah kita tersiksa sama galian-galian yang belum kelar dan marak di Jakarta, belum lagi proyek LRT yang juga masih pembangunan. Jangan dibikin macet lagi sama proyek pembongkaran monorel," tuturnya.
Pernyataan Pemprov DKI
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa pembongkaran seluruh tiang bekas proyek monorel akan dimulai pada Januari 2026. Setelah pembongkaran, lahan yang ada akan dialokasikan untuk area pedestrian dan pelebaran jalan yang serupa dengan konsep di Jalan MH Thamrin dan Jenderal Sudirman.
"Kita perbaiki dan kita buat jalan lebih lebar, tempat monorelnya kita hilangkan, dan saya yakin akan membuat Rasuna Said, Kuningan itu menjadi jalan yang lebih baik. Trotoar pedestrian di kiri kanannya nanti akan kami perbaiki sehingga yang baik tidak hanya di Sudirman-Thamrin," imbuh Pramono di Balai Kota Jakarta.
Gubernur menekankan bahwa pembongkaran tiang monorel merupakan bagian dari upaya menata ulang wajah kota dan mengembalikan estetika serta fungsi ruang publik di kawasan utama ibu kota.
Recent News
