Di tengah derasnya arus informasi yang sering kali disertai dengan disinformasi, penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI oleh Presiden Prabowo Subianto menandai langkah strategis dalam memperkuat komunikasi pemerintah. Langkah ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan upaya untuk membangun fondasi komunikasi yang solid, yang sering disebut sebagai 'Dream Team'.
Kepercayaan publik terhadap Qodari tidak lepas dari rekam jejaknya sebagai analis politik dan praktisi yang memahami dinamika masyarakat. Selama menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP), Qodari menunjukkan kemampuannya dalam merangkai isu-isu strategis menjadi narasi yang jelas dan menenangkan. Ini adalah kemampuan penting di saat-saat sulit, di mana ketenangan dan ketajaman dalam menyampaikan solusi sangat dibutuhkan.
Salah satu tantangan yang dihadapi komunikasi pemerintah saat ini adalah terfragmentasinya informasi yang disampaikan. Dengan hadirnya Bakom di bawah kepemimpinan Qodari, ada harapan untuk menciptakan 'orkestrasi' komunikasi yang lebih padu, sehingga informasi yang disampaikan tidak lagi tumpang tindih. Publik menginginkan suara negara yang jernih, tegas, dan berwibawa.
Qodari juga menekankan pentingnya komunikasi yang 'agresif', yang harus dimaknai sebagai tanggung jawab untuk meluruskan informasi yang salah. Dalam era di mana hoaks mudah menyebar, penting bagi tim komunikasi pemerintah untuk cepat tanggap dengan data dan fakta. Ini menjadi bagian dari perlindungan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.
Di samping itu, Qodari berperan sebagai jembatan intelektual antara visi besar Presiden dan pemahaman masyarakat. Kebijakan yang baik tanpa komunikasi yang efektif hanya akan menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, 'Dream Team' ini memiliki tugas krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri.
Kami mendukung penuh langkah strategis ini dan berharap di bawah kepemimpinan M. Qodari, komunikasi pemerintah dapat bertransformasi menjadi lebih dari sekadar saluran informasi. Diharapkan, komunikasi ini akan berfungsi sebagai sarana edukasi yang mencerdaskan masyarakat.