Infrastruktur Digital Dukung Efisiensi Pemerintahan Dua Tingkat di Hanoi
Suara News - Infrastruktur digital memastikan kelancaran operasional.
Pembentukan sistem pemerintahan lokal dua tingkat telah menciptakan tuntutan baru pada tata kelola dan administrasi Hanoi. Dengan semua aktivitas yang terhubung langsung dari kota ke kecamatan dan desa, infrastruktur digital, data, dan platform teknologi telah menjadi syarat mutlak untuk kelancaran operasional sistem. Implementasi praktis menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan transformasi digital menciptakan fondasi penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan di semua tingkatan.
Dalam mengevaluasi proses implementasi model pemerintahan daerah dua tingkat, Wakil Direktur Dinas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hanoi, Nguyen Tien Sy, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan transformasi digital bukan lagi tugas teknis yang terpisah, melainkan telah menjadi kondisi mendasar dan faktor vital untuk memastikan kelancaran dan efisiensi operasional sistem baru tersebut.
“Dalam model baru ini, infrastruktur digital bertindak sebagai ‘pusat saraf’ yang menghubungkan operasional kota secara langsung dengan kecamatan dan distrik. Investasi yang disinkronkan dalam infrastruktur internet fiber optik berkecepatan tinggi, jaringan WAN ke seluruh 126 kecamatan dan distrik, cakupan 5G, serta penerbitan kode identitas dan tanda tangan digital tepat waktu, telah membantu menjaga alur kerja yang berkelanjutan, mencegah gangguan atau ketergantungan pada pemrosesan manual,” ujar Wakil Direktur Departemen Sains dan Teknologi.
Transformasi digital juga menyediakan alat untuk meningkatkan produktivitas layanan publik dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Ruang kerja digital HanoiWork dan sistem manajemen berbasis tujuan OKR/KPI telah menciptakan lingkungan kerja terpadu untuk penugasan tugas, pelacakan kemajuan, dan pemrosesan dokumen untuk puluhan ribu akun. Menurut perhitungan Dinas Ilmu dan Teknologi Hanoi, implementasi platform ini diperkirakan dapat menghemat sekitar 761 miliar VND per tahun dengan mengurangi biaya administrasi, waktu pemrosesan, dan pertemuan tatap muka.
Selain itu, desentralisasi dan pendelegasian prosedur administrasi di lingkungan digital membantu mempersingkat waktu pemrosesan hingga 3 sampai 5 hari, menghemat sekitar 29,577 miliar VND untuk seluruh kota. Transformasi digital juga membantu mengurangi beban kerja para pejabat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam kinerja pelayanan publik.
Manajemen berbasis data memperluas ruang lingkup pertumbuhan.
Salah satu perubahan kunci dalam model pemerintahan lokal dua tingkat adalah pergeseran bertahap dalam tata kelola dari kualitatif ke berbasis data. Hal ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk menangani tugas-tugas secara lebih efektif, sekaligus membantu para pemimpin kota membuat keputusan yang akurat berdasarkan data dan situasi dunia nyata.
Selama proses ini, platform iHanoi Digital Citizen, dengan lebih dari 6,2 juta akun terverifikasi, menjadi jembatan antara pemerintah dan warga serta bisnis. Lebih dari sekadar aplikasi untuk melaporkan insiden, iHanoi secara bertahap menjadi "pintu depan" pemerintahan digital, membantu kota mengelola secara interaktif, merespons dengan cepat, dan menyediakan layanan digital yang lancar.
Bersama dengan iHanoi, gudang data bersama (Data Lakehouse) diidentifikasi sebagai infrastruktur penting, setara dengan listrik dan jalan raya, dalam proses membangun pemerintahan digital. Gudang data ini menyediakan alat bagi pemerintah daerah untuk menangani tugas-tugas dalam wewenang mereka, sekaligus mendukung para pemimpin kota dalam mengambil keputusan yang akurat berdasarkan situasi terkini. Diperkirakan bahwa pemanfaatan data membantu mencegah risiko senilai sekitar 100 miliar VND per tahun dan menghasilkan nilai ekonomi sekitar 252 miliar VND per tahun.
Saat ini, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi juga diarahkan untuk menjadi kekuatan pendorong dalam memecahkan masalah praktis dan membuka peluang pertumbuhan baru. Hanoi beralih dari mekanisme "penyediaan proyek" ke mekanisme "penetapan masalah" untuk mengatasi masalah manajemen perkotaan praktis. Kota ini telah mengidentifikasi 30 masalah utama dan secara bersamaan membentuk 9 model ekonomi baru, seperti ekonomi data, ekonomi AI, dan teknologi keuangan (fintech)..., yang berkontribusi pada promosi e-commerce dan menargetkan ekonomi digital menyumbang setidaknya 22% dari PDB pada tahun 2026.
Terlepas dari berbagai pencapaian, masih ada hambatan yang perlu diatasi. Model organisasi baru ini mengungkap risiko karena institusi dan alat yang digunakan tidak sejalan dengan realitas. Hambatan tersebut meliputi keamanan informasi, dengan hanya 34,28% sistem informasi yang memiliki tingkat keamanan yang disetujui; kekurangan tenaga kerja digital profesional di tingkat komune dan kelurahan; data yang tersebar dengan kontrol akses yang tidak memadai; arsitektur perangkat lunak yang terfragmentasi dengan lebih dari 40 program perangkat lunak yang saat ini digunakan di tingkat komune; dan sumber daya keuangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan tugas-tugas baru.
Setelah setahun menerapkan model pemerintahan lokal dua tingkat, Dinas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hanoi, dalam perannya sebagai penasihat dan koordinator teknis, telah menarik banyak pelajaran penting dalam mengatur dan mengoperasikan sistem pemerintahan digital kota. Pertama dan terpenting, membangun dan memelihara infrastruktur digital yang tersinkronisasi, memastikan keterkaitan ke seluruh 126 kecamatan dan desa, merupakan prasyarat untuk kelancaran pengoperasian sistem ketika tidak ada lagi tingkatan menengah.
Selain itu, penerapan platform digital bersama, ruang kerja digital, sistem manajemen berorientasi tujuan, dan tanda tangan digital telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pemrosesan layanan publik, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menangani prosedur administratif, dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola.
Departemen Sains dan Teknologi juga mengidentifikasi pelajaran penting: pergeseran yang signifikan dari digitalisasi proses ke perancangan ulang proses berdasarkan data, memastikan bahwa data dikelola sesuai dengan prinsip "akurat, lengkap, bersih, dan aktif," serta dikaitkan dengan hak akses yang jelas.
Selain itu, standarisasi sistem perangkat lunak, peningkatan keamanan informasi, dan profesionalisasi tenaga kerja digital di tingkat akar rumput diidentifikasi sebagai kondisi kunci. Menghubungkan desentralisasi tugas dengan kontrol akses data, alat digital, dan sumber daya keuangan adalah solusi untuk memastikan bahwa model pemerintahan dua tingkat beroperasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Recent News
