Transportasi Publik di NTB Melemah, Warga Desa Masih Menanti Layanan yang Layak
Transportasi publik selama ini menjadi salah satu penopang utama mobilitas masyarakat. Namun di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok, peran itu kian melemah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Modernisasi kendaraan pribadi perlahan menggeser transportasi umum, menciptakan ironi di tengah kebutuhan mobilitas yang terus tumbuh.
Pertumbuhan ekonomi dan pariwisata mendorong pergerakan orang dan barang semakin tinggi. Akan tetapi, layanan transportasi publik dinilai belum mampu bersaing. Tantangan besarnya adalah menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama, bukan hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa di NTB agar konektivitas lebih efisien dan inklusif.
Lombok, destinasi wisata dengan pekerjaan rumah konektivitas
Pulau Lombok yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan dapat diakses lebih luas. Sejumlah rute lokal yang sebelumnya menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat kini mulai ditinggalkan.
Di jalan-jalan utama, armada transportasi publik seperti colt-T, minibus, dan mobil carry keluaran lama masih mendominasi. Kondisi ini menjadi gambaran stagnasi pembaruan layanan. Di sisi lain, rute antarpulau justru menawarkan kenyamanan yang lebih baik melalui moda yang lebih modern, seperti sleeper bus untuk jalur Mataram–Bima. Perbedaan kualitas layanan itu memperlihatkan ketimpangan yang nyata.
Program BTS disebut efektif, tetapi layanan di sejumlah daerah berhenti
Di tengah kebutuhan pembenahan, beberapa program transportasi publik berbasis buy the service (BTS) di sejumlah daerah dilaporkan mengalami penghentian layanan. Padahal, sebuah artikel di BeritaBig.com menyebut program angkutan perkotaan dengan skema BTS dapat menghemat biaya transportasi pengguna lebih dari 50%, dengan tingkat kepuasan 78,14% (BeritaBig, 29/10/2023).
Data tersebut mengindikasikan minat masyarakat terhadap kendaraan umum cukup tinggi, termasuk dari kelompok yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu, Kompas.id (01/02/2024) menekankan perlunya program seperti BTS untuk menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, kemacetan, polusi, dan persoalan turunannya. Meski tidak memuat angka spesifik, pernyataan itu menunjukkan tujuan BTS untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mendorong efisiensi transportasi publik.
Dampak penghentian layanan dan stagnasi infrastruktur
Ketika program-program tersebut dihentikan, mobilitas warga disebut terganggu dan kemacetan meningkat. Gambaran serupa terlihat di NTB. Halte-halte yang dibangun beberapa tahun lalu justru menjadi penanda lambatnya pengembangan transportasi publik. Kondisi ini pernah disorot sebagai stagnasi yang mengkhawatirkan, sebagaimana ditengarai Radar Lombok (23/01/2019).
Catatan lama: layanan tak konsisten hingga praktik “penumpang palsu”
Pengalaman masyarakat terhadap transportasi umum di Lombok juga diwarnai sejumlah persoalan lama. Ongkos yang tidak konsisten, kendaraan yang melebihi kapasitas, serta waktu tunggu yang panjang kerap menjadi keluhan berulang. Situasi ini menciptakan ketidaknyamanan dan menggambarkan lemahnya pengelolaan layanan pada masa itu.
Selain itu, praktik penggunaan “penumpang palsu” untuk menarik penumpang sungguhan disebut pernah marak. Kebiasaan semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong peralihan ke kendaraan pribadi, meski transportasi umum berpotensi menjadi opsi mobilitas yang lebih efisien.
Harapan dari pinggiran: transportasi publik yang kembali relevan
Di tengah pertumbuhan mobilitas dan kebutuhan konektivitas yang makin luas, transportasi publik di NTB masih menunggu penguatan agar kembali relevan bagi masyarakat, termasuk warga desa. Tantangan yang tersisa bukan sekadar menghadirkan armada, melainkan memastikan layanan yang nyaman, konsisten, dan dapat diandalkan sehingga angkutan umum benar-benar menjadi pilihan, bukan pilihan terakhir.
Recent News
