BADUNG — Pernyataan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang menyatakan ingin masuk dan ikut menjaga keamanan di Bali menuai penolakan dari sejumlah pihak. Penolakan itu terutama datang dari kelompok pecalang, yakni tim keamanan adat di Pulau Dewata, serta pemimpin adat dan warga.
Kelihan Adat Tainsiat, Pande Nyoman Artawibawa, menegaskan bahwa desa adat di Bali pada dasarnya sudah memiliki lembaga yang ditugaskan menjaga keamanan wilayah setempat, yaitu pecalang. Ia menyampaikan pandangannya itu pada Senin (5/5/2025).
“Terkait itu, saya kira serupa pendapatnya dengan Bendesa Kesiman yang sudah lebih dulu bersuara, bahwa Desa Adat di Bali sebetulnya sudah memiliki lembaga yang ditugasi untuk menjaga keamanan di wilayah setempat, bernama Pecalang,” kata Pande.
Pande menjelaskan, pecalang telah dibentuk di seluruh desa adat, bahkan hingga tingkat banjar. Menurutnya, peran pecalang juga telah terbukti mampu bersinergi dengan lembaga keamanan tingkat nasional, khususnya kepolisian.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberi ruang bagi kehadiran kelompok lain yang dinilai dapat mengganggu tatanan kearifan lokal. “Jika ada semeton (saudara) Bali yang kemudian ikut-ikutan memberi ruang dan merusak tatanan kearifan lokal, artinya justru mereka sendiri sedang merusak warisan leluhurnya,” tegas Pande.
Sejumlah warga juga menyatakan dukungan terhadap peran pecalang. Made, warga Denpasar yang juga merupakan pecalang, mengatakan dirinya akan mengikuti arahan koordinator pecalang dan mempercayakan penanganan persoalan ini kepada koordinator.
Sementara itu, Putu Juniati, warga Kabupaten Klungkung yang sehari-hari berjualan makanan, menyatakan dukungan penuh terhadap pecalang. “Pecalang Bali saja sudah cukup untuk mempererat adat istiadat,” ujarnya.