Denyut Publik

APBD NTB 2026: Mengoptimalkan Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat

APBD NTB untuk tahun 2026 menghadapi tantangan besar dengan ruang fiskal yang terbatas. Dengan total anggaran belanja sekitar Rp5,7 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, yang mencapai 36,9 persen, serta transfer ke kabupaten/kota sebesar 16,2 persen. Sementara itu, belanja modal hanya berkisar di angka 3,4 persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: ke mana anggaran terbesar tersebut digunakan dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Belanja barang dan jasa yang sebesar 36,9 persen bukan sekadar angka, melainkan merupakan denyut utama dalam pelayanan publik. Alokasi ini mendukung layanan kesehatan di rumah sakit daerah, penyediaan obat, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Dengan kata lain, anggaran ini hadir dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Transfer sebesar 16,2 persen ke kabupaten/kota juga berfungsi untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Secara keseluruhan, lebih dari separuh APBD NTB diarahkan untuk program dan layanan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Penting untuk memahami bahwa melihat keberpihakan anggaran hanya dari angka belanja modal 3,4 persen adalah pandangan yang tidak utuh. Walaupun infrastruktur sangat penting, masyarakat juga bergantung pada layanan publik yang ada, ekonomi yang bergerak, dan berbagai kesempatan yang terbuka untuk mereka.

Dalam konteks ini, sorotan terhadap program Desa Berdaya perlu diperjelas. Peningkatan alokasi anggaran untuk program ini bukanlah sebuah dominasi, melainkan merupakan strategi konsolidasi kebijakan. Desa Berdaya berfungsi sebagai platform integratif yang menyatukan berbagai intervensi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar yang sebelumnya tersebar dalam beberapa program.

Lonjakan alokasi pada program ini sebenarnya mencerminkan penggabungan berbagai agenda pembangunan ke dalam satu desain yang lebih terarah dan berdampak. Oleh karena itu, Desa Berdaya tidak mempersempit ruang bagi program-program lain, melainkan merangkum dan memperkuatnya dalam satu kerangka kebijakan yang lebih fokus pada hasil.

Di sisi lain, pendekatan pembangunan di NTB juga mengalami perubahan. APBD tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pembiayaan, tetapi berfungsi sebagai katalis atau pemicu. Pemerintah daerah kini berperan sebagai penghubung antara APBD dengan dukungan dari APBN, investasi, dan kolaborasi lintas sektor, sehingga program-program dapat berjalan meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Perubahan yang terjadi bukanlah pada komitmen, melainkan pada cara mencapai hasil. Pendekatan yang digunakan beralih dari sekadar berbasis belanja menuju berbasis hasil (outcome-based), di mana ukuran utama adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, APBD seharusnya tidak dipandang hanya sebagai dokumen angka, melainkan sebagai alat untuk menghadirkan perubahan nyata. APBD bekerja dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Perdebatan seharusnya tidak terfokus pada siapa yang mendapat berapa persen dari anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasakan perubahan dalam hidup mereka. Di sinilah sesungguhnya anggaran diuji: bukan pada besar kecilnya, tetapi pada seberapa nyata ia bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.