Nasional

DPRD Kota Bandung Awasi Anggaran Strategis 2027 untuk Beberapa OPD

Suara News - Komisi III DPRD Kota Bandung mengawasi dampak pemangkasan anggaran yang berpotensi mengganggu pelayanan publik pada Tahun Anggaran 2027, khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Awal Kejadian

Rapat kerja yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung membahas program prioritas dan isu strategis dalam penyusunan anggaran tahun depan. Dalam rapat tersebut, ketua Komisi III DPRD, Agus Hermawan, menekankan kekhawatiran terhadap pemotongan anggaran yang dapat menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat.

Perkembangan

Agus Hermawan mengungkapkan bahwa anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar di lima wilayah manajemen kebakaran tercatat menjadi Rp0, yang jika tidak segera diperbaiki akan mengganggu pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Selain itu, pemangkasan anggaran Dishub mencapai sekitar sepertiga dari kebutuhan sebelumnya, berpotensi memperlambat program pengendalian kemacetan dan peningkatan layanan transportasi publik.

DPRD juga menekankan pentingnya persiapan matang untuk proyek Bus Rapid Transit (BRT) dengan mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin muncul. Di bidang transformasi digital, Diskominfo mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp6,6 miliar untuk mengamankan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari ancaman siber.

Dinas Lingkungan Hidup juga didorong untuk mempercepat program zero waste guna mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan kualitas udara serta air sebagai bagian dari target pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Kondisi Terakhir

Agus menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat agar pelayanan publik tidak terhambat. Meskipun pembahasan anggaran masih dalam tahap perencanaan, Komisi III berkomitmen untuk membentuk tim perumus guna mengawal usulan anggaran, termasuk mendorong pemulihan anggaran operasional Damkar. Seluruh perangkat daerah diminta untuk memberikan jawaban tertulis atas masukan anggota dewan dalam waktu dua hari sebagai bahan diskusi lanjutan sebelum penyusunan anggaran memasuki tahap berikutnya.