Internasional

Filipina Perkuat Kerja Sama Keamanan Regional untuk Melawan Ancaman Tiongkok

• Oleh Smart Newsroom
• 07 Apr 2026 12:25
• 34

Orang yang jatuh ke laut itu hanyalah simulasi, tetapi tanggapannya jelas-jelas nyata. Perahu penyelamat Filipina melaju dengan cepat dari BRP Teresa Magbanua, sebuah kapal tanggap multiperan seberat 2.265 ton yang diberikan Tokyo kepada Manila melalui perjanjian pinjaman. Personel Pasukan Penjaga Pantai Amerika Serikat meluncurkan sistem udara nirawak untuk menyurvei daerah itu. Dalam latihan berikutnya, seorang penyelamat melompat dari helikopter Jepang untuk menyelamatkan korban tiruan dari laut yang berombak.

Pasukan penjaga pantai dari Jepang, Filipina, dan

A.S. menandai tonggak sejarah dalam kerja sama regional dengan keterlibatan pada pertengahan tahun 2025. Mereka mengerahkan kapal, helikopter, dan drone ScanEagle A.S. untuk operasi pencarian dan deteksi di Teluk Kagoshima, Jepang. Inilah keterlibatan trilateral pertama ketiga negara di luar laut teritorial Filipina. Latihan pencarian dan penyelamatan juga merupakan contoh kerja sama yang meningkat dengan pesat di antara berbagai mitra Indo-Pasifik.

Filipina telah muncul sebagai pemimpin dalam kolaborasi regional ketika negara itu menjaga kedaulatannya, melindungi mata pencaharian, dan menentang paksaan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Perjanjian akses timbal balik baru-baru ini di antara Manila dan Tokyo, yang juga menghadapi gangguan dari pasukan penjaga pantai dan kapal-kapal Beijing lainnya, merupakan salah satu dari sekian banyak perjanjian pertahanan dan keamanan yang terus diformalkan Filipina di Indo-Pasifik dan di seluruh dunia. Filipina telah memiliki perjanjian pasukan kunjungan dengan Australia sejak tahun 2012 dan merupakan sekutu perjanjian lama A.S., yang dengannya Filipina menjadi tuan rumah latihan Balikatan yang semakin bersifat multinasional setiap tahunnya. Selain pakta akses timbal balik tahun 2024 dengan Jepang dan kesepakatan serupa tahun 2025 dengan Kanada dan Selandia Baru, Filipina berharap untuk segera memfinalisasi perjanjian pasukan kunjungan dengan Prancis, serta memberlakukan dialog dan kesepakatan pertahanan dan keamanan dengan berbagai mitra mulai dari Uni Eropa (UE) hingga Singapura dan Korea Selatan.

Pengganda Kekuatan

Perluasan kolaborasi merupakan keunggulan keamanan terkuat Manila, demikian menurut Lowy Institute. “Perjanjian-perjanjian ini penting bagi Filipina mengingat ancaman maritim yang konsisten dari Tiongkok,” demikian yang dilaporkan wadah pemikir Australia itu. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk sebagian wilayah Filipina dan zona ekonomi eksklusif negara lain yang diakui secara internasional.

Tiongkok menandatangani Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tetapi mengabaikan ketentuannya, yang memberikan hak tunggal kepada negara-negara lain atas sumber daya alam di dalam jarak 200 mil laut dari garis pantai mereka. Beijing juga terus menentang keputusan mahkamah internasional tahun 2016 yang membatalkan penegasan sewenang-wenangnya di Laut Cina Selatan. Pasukan penjaga pantai, angkatan laut, angkatan udara, dan milisi maritimnya secara rutin mengganggu kapal dan pesawat Filipina, Mereka juga mengganggu awak kapal penangkap ikan dari negara-negara yang penduduknya bergantung pada laut untuk bertahan hidup. Pemaksaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang ditujukan untuk merebut kendali atas kawasan itu meliputi pemblokiran, penabrakan, dan penggunaan meriam air untuk menghalangi kapal militer, penegak hukum, dan sipil Filipina yang beroperasi secara sah di jalur perairan itu.

“Jadi, Filipina mengandalkan kerja sama pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas, menunjukkan tekad, dan berfungsi sebagai pengganda kekuatan untuk menangkal ancaman Tiongkok,” tulis para analis Lowy Institute. “Tiongkok secara rutin mengutuk apa yang disebutnya sebagai ‘politik blok berdasarkan garis ideologis dan bersekongkol untuk membentuk kelompok anti-Tiongkok,’ tetapi ancaman berkelanjutan Beijing semakin memperkuat tekad negara-negara lain.”

PKT juga mengklaim zona maritim yang dikuasai Jepang di Laut Cina Timur, dengan menerapkan argumen sewenang-wenang yang sama mengenai “hak historis” ke berbagai daerah termasuk Kepulauan Senkaku yang kaya akan sumber daya. Kapal bersenjata Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok secara konsisten menyusup ke dalam daerah itu, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa PKT akan berupaya mengubah status quo secara paksa. A.S. mengatakan perjanjian pertahanan timbal baliknya dengan Jepang berlaku untuk mempertahankan Kepulauan Senkaku yang tidak berpenghuni.

Penguatan hubungan keamanan Filipina terlihat jelas di seluruh wilayah kepulauan itu pada pelaksanaan latihan Balikatan ke-40 pada tahun 2025. Personel Australia, Jepang, dan A.S. bergabung dengan mitra Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) untuk berlatih pertahanan multiranah dan operasi sipil-militer dalam skala dan ruang lingkup yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk latihan pencarian dan penyelamatan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk pertama kalinya. Aplikasi semacam itu meningkatkan pengumpulan data dan mempercepat pengambilan keputusan, mendukung tujuan Komando Pasukan A.S. di Indo-Pasifik (USINDOPACOM) seperti Kapabilitas Pelatihan dan Eksperimen Multiranah Pasifik (Pacific Multi-Domain Training and Experimentation Capability), yang bertujuan untuk menghubungkan pusat pelatihan di seluruh Pasifik Barat, dari Australia hingga Korea Selatan.

Pengamat Balikatan — termasuk calon peserta di masa mendatang — berasal dari Brunei, Kanada, Republik Ceko, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Lituania, Malaysia, Selandia Baru, Polandia, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Thailand, Britania Raya, dan Vietnam. “Berbagai negara dari belahan dunia lain datang ke sini,” ungkap Brigjen Angkatan Darat Filipina Michael Logico, direktur latihan dan wakil komandan Komando Pelatihan dan Doktrin Angkatan Darat Filipina. “Itu berarti satu hal: Negara-negara lain melihat ini sebagai bagian penting dari dunia ini. … Latihan ini memiliki tujuan yang lebih besar. Latihan ini bermanfaat bagi keamanan regional dan juga merupakan cara bagi kita untuk menolak dan melawan operasi pengaruh asing serta agresi asing.”

Memperluas Kemitraan

Kepentingan sekutu dan mitra bertemu di Filipina, demikian ungkap Dianne Despi, anggota Korps Profesor AFP dan kandidat doktor di University of Delaware yang berbasis di A.S., selama Konferensi Laut Cina Selatan tahunan ke-15 yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies di Washington, D.C. Posisi Manila yang seperti “kursi barisan depan dan tiket VIP terhadap taktik agresif Tiongkok” menjadikan negara itu garda terdepan dalam penangkalan multiranah, keamanan dan tata kelola maritim, serta perang hibrida dan kognitif. “Filipina khususnya menggandakan dan menjajaki kepentingan bersama ini dengan sekutu A.S. lainnya, seperti Jepang, Australia, bahkan Korea Selatan … dan mitra lainnya di dalam kawasan itu, dan di luar kawasan itu, khususnya Eropa,” ungkap Dianne Despi.

Strategi Manila yang telah berlangsung selama bertahun-tahun untuk bersikap tegas dan transparan di Laut Cina Selatan — yang mengungkap paksaan Beijing kepada khalayak global — tidak hanya menggalang dukungan domestik dalam upaya mempertahankan kedaulatan, tetapi juga mendapatkan dukungan internasional. “Ini telah membuka jalan bagi perluasan ruang lingkup dan kedalaman kemitraan serta pelaksanaan operasional yang mencakup kegiatan bilateral bermakna di antara Filipina, A.S., beserta Sekutu dan Mitranya,” demikian ungkap Dianne Despi.

Australia, mitra pertahanan terbesar Filipina setelah A.S., menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Manila pada tahun 2023. Langkah itu memperdalam kerja sama yang telah mencakup perjanjian tahun 2012 yang memungkinkan militer kedua negara untuk dikerahkan di wilayah satu sama lainnya. Sementara itu, Filipina dan A.S. telah mengembangkan perjanjian pertahanan timbal balik yang telah lama terjalin, pasukan kunjungan, dan pakta-pakta lainnya dengan:

Komitmen berkelanjutan sebesar 8,4 triliun rupiah (500 juta dolar A.S.) untuk modernisasi militer Filipina, yang mencakup pembangunan Pusat Koordinasi Gabungan dan investasi di pusat fusi untuk memenuhi tujuan USINDOPACOM. Janji tahun 2025 untuk memperdalam dukungan, termasuk dengan menyediakan kapabilitas canggih untuk pelatihan dan interoperabilitas di negara kepulauan itu, seperti kapabilitas rudal antikapal Sistem Interdiksi Kapal Ekspedisi Angkatan Laut-Marinir nirawak, kapal permukaan nirawak, dan sistem serangan jarak menengah strategis.

Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer pada tahun 2024 untuk memperdalam kerja sama dengan berbagi informasi militer rahasia.

Percepatan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan pada tahun 2023, yang menambahkan empat lokasi untuk mendukung pelatihan gabungan, latihan, dan interoperabilitas di Filipina.

Perjanjian dan keterlibatan tingkat tinggi lainnya yang telah diformalkan Manila dan terus dibentuk secara internasional meliputi:

Perjanjian status pasukan kunjungan (status of visiting forces agreement – SOVFA) dengan Kanada. Kedua negara Indo-Pasifik itu menyelesaikan negosiasi pada tahun 2025 setelah merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. SOVFA “akan membentuk kerangka kerja peningkatan kerja sama, mendorong kolaborasi lebih erat di antara lembaga pertahanan dan militer, meningkatkan interoperabilitas di antara berbagai pasukan, dan memfasilitasi latihan gabungan serta latihan peningkatan kapasitas secara lebih efektif,” ungkap Departemen Pertahanan Manila.

Dialog keamanan dan pertahanan dengan UE, yang disebut oleh kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, pada tahun 2025 sebagai “platform khusus yang melaluinya kita dapat memperdalam kerja sama, bertukar keahlian di bidang keamanan dan pertahanan, serta mengeksplorasi inisiatif gabungan yang berkontribusi pada keamanan regional dan global.”

Pembicaraan dengan Prancis pada tahun 2025 mengenai SOVFA, yang akan menjadi pembicaraan pertama Manila dengan negara Eropa. Angkatan Laut Prancis melakukan kunjungan kapal induk perdananya ke Filipina pada Februari 2025, yang menyusul perjanjian tahun 2023 untuk meningkatkan aktivitas dan pertukaran pertahanan. Inisiatif Blue Nations bilateral tahun 2024 itu meningkatkan kerja sama lingkungan, ekonomi, dan keamanan maritim.

Perjanjian kerja sama pertahanan dengan Berlin untuk memperluas upaya kolektif dalam keamanan siber, persenjataan, logistik, dan operasi pemeliharaan perdamaian P.B.B. Perjanjian ini meningkatkan perjanjian administratif tahun 1974 yang memungkinkan AFP untuk berlatih di Jerman. “Bahwa Jerman, meskipun berjuang keras mengatasi tantangan keamanannya sendiri di Eropa, akan mengalokasikan perhatian dan sumber daya ke kawasan yang secara geografis sangat jauh menggarisbawahi semakin pentingnya Indo-Pasifik dalam keamanan global,” tulis Linar-Mae Orbista, analis di wadah pemikir Stratbase Albert del Rosario Institute for Strategic and International Studies di Manila, untuk surat kabar Philippine Star. “Hal ini juga mengirimkan sinyal kuat kepada negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dan komunitas internasional yang lebih luas untuk memperkuat keterlibatan pertahanan mereka dengan Filipina.”

SOVFA yang diratifikasi oleh Filipina pada tahun 2024 dan Jepang pada tahun 2025 untuk memungkinkan pelatihan gabungan dan tanggap bencana memperkuat komitmen kedua negara terhadap Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Manila dan Tokyo juga membahas perjanjian untuk memungkinkan pertukaran informasi pertahanan dan militer yang bersifat rahasia.

Nota kesepahaman (MOU) dengan Lituania pada tahun 2025 bertujuan untuk membangun aliansi keamanan yang menolak “segala upaya sepihak untuk merumuskan kembali atau merekayasa ulang hukum maritim dan tatanan internasional demi keuntungan kekuatan baru yang ingin mendominasi dunia dengan merugikan negara-negara yang lebih kecil,” ungkap Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr.

SOVFA Selandia Baru-Filipina pada tahun 2025, yang “merupakan penegasan jelas bahwa Filipina dan Selandia Baru berkomitmen pada hukum internasional, kebebasan navigasi, dan penyelesaian sengketa secara damai,” demikian ungkap Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Año.

Keterlibatan dengan Korea Selatan, termasuk diskusi di antara angkatan udara Filipina dan Korea Selatan mengenai latihan, kolaborasi logistik, dan pemeliharaan pesawat jet tempur Filipina.

MOU tahun 2024 dengan Singapura untuk meningkatkan kolaborasi dalam kebijakan pertahanan dan pelatihan militer. Nota Kesepahaman ini menindaklanjuti perjanjian tahun 2023 untuk memfasilitasi keterlibatan bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana.

Interoperabilitas, manajemen krisis, komunikasi strategis, dukungan logistik, dan pengembangan sistem komando merupakan prioritas Filipina untuk kerja sama militer. Mendukung stabilitas regional juga merupakan suatu keharusan bagi Filipina, demikian ungkap Dianne Despi, anggota Korps Profesor AFP. Dia mengutip penilaian dan latihan strategis kolaboratif, penelitian teknologi pertahanan, dan pengembangan konsep gabungan yang tengah dilakukan Manila dengan mitra-mitranya. Dianne Despi menambahkan bahwa sistem peringatan dini dan mekanisme manajemen aliansi lainnya dapat dikembangkan secara lebih lanjut.

“Namun, yang terpenting bukan hanya simbolisme perjanjian ini… tetapi lebih pada operasionalisasi, implementasi, dan pelembagaan perjanjian ini,” ungkapnya. “Jadi dalam hal operasionalisasi kemitraan ini, Anda bisa melihat latihan bilateral dan multilateral serta patroli gabungan, yang mereka sebut kegiatan kerja sama maritim; pertukaran personal; dan kegiatan pelatihan yang dirancang untuk mendukung akuisisi baru kita. Kita bisa mengharapkan lebih banyak hal seperti ini di masa depan.”