Denyut Publik

Layanan Publik Pemkot Yogyakarta Tetap Optimal Meski Terapkan WFH

Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak mengganggu pelayanan publik. Hal ini terlihat dari operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) dan berbagai layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang berlangsung normal pada Jumat, 17 April 2026.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa ia secara langsung memantau jalannya layanan publik sejak penerapan kebijakan WFH. Ia mengungkapkan bahwa semua puskesmas dan pos layanan lainnya tetap beroperasi sesuai dengan jam yang ditentukan.

"Puskesmas yang biasanya buka jam 07.30 untuk pendaftaran tetap buka tepat waktu. Begitu juga di Mal Pelayanan Publik (MPP)," ujarnya.

Hasto juga memberikan apresiasi kepada ASN di Kota Yogyakarta yang tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas, meskipun ada kebijakan WFH. Ia menegaskan bahwa kekhawatiran mengenai penyalahgunaan kebijakan ini untuk memperpanjang akhir pekan terbukti tidak terjadi.

"Saya berterima kasih karena PNS kita, ternyata tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dulu ada yang mencurigai bakal jadi long weekend, tapi ternyata kan tidak," tambahnya.

Menurut evaluasi awal, hanya sekitar 2,8 persen pegawai Pemkot Yogyakarta yang memilih untuk bekerja dari rumah. Hasto memprediksi bahwa angka ini dapat menurun seiring dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

"Jadi, setelah dievaluasi bisa turun lagi dari 2,8 persen, mungkin nanti hanya sekitar 2 persen saja yang WFH. Nah, yang 2 persen itu pun tetap kita pantau ketat agar kinerja tetap terjaga," pungkasnya.