Suara Warga

Pemerintah Gratiskan Listrik di Huntara untuk Pemulihan Pascabencana di Sumatra

Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra dengan mengimplementasikan kebijakan penggratisan listrik di hunian sementara (huntara). Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban warga, sekaligus memastikan bahwa aktivitas harian dan layanan dasar dapat dilaksanakan dengan baik selama masa transisi menuju hunian tetap.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya akses energi bagi masyarakat yang terkena bencana. Ia menjelaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat beraktivitas dengan layak dan aman. "Pemerintah memastikan listrik di huntara digratiskan agar masyarakat bisa fokus pada pemulihan dan tidak terbebani biaya tambahan," ujarnya.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, juga memastikan bahwa infrastruktur kelistrikan yang andal dan aman telah disiapkan di seluruh lokasi huntara. Ia menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya menjamin ketersediaan listrik, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung program pemulihan pascabencana yang dijalankan pemerintah. "PLN siap memastikan listrik tersedia 24 jam di huntara sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat," katanya.

Kebijakan penggratisan listrik ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi warga, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat bencana. Dengan adanya akses listrik yang stabil dan gratis, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan lebih optimal.

Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sinergi lintas kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus diperkuat untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi, sejalan dengan komitmen negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat di tengah situasi darurat dan pemulihan.