Denyut Publik

Pemerintah Kota Ambon Siapkan Strategi Atasi Defisit APBD 2026

Ambon, Tribun Maluku: Pemerintah Kota Ambon tengah menghadapi tantangan signifikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dengan menurunnya transfer keuangan dari pemerintah pusat, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan pentingnya menjaga kelancaran roda pemerintahan.

Usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Ambon pada Rabu (26/11/2025), Wattimena menjelaskan strategi yang akan diambil oleh Pemkot untuk menghadapi tekanan fiskal yang semakin meningkat. Ia menekankan bahwa meskipun anggaran mengalami penurunan, pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik. "Anggaran menurun, tapi pelayanan publik tidak boleh ikut menurun. Itu prinsip kami," ungkapnya.

Dalam upaya menutup defisit APBD 2026, Pemkot Ambon telah menyiapkan sejumlah skema. Harapan utama mereka adalah adanya relaksasi kebijakan transfer dana dari pusat pada tahun mendatang. Wattimena menjelaskan, "Kalau pusat memberikan relaksasi, itu bisa langsung menutup celah defisit yang kita hadapi." Namun, jika harapan tersebut tidak terwujud hingga pertengahan 2026, Pemkot telah menyiapkan langkah cadangan.

Wattimena mengungkapkan bahwa pinjaman daerah, meski menjadi opsi yang sensitif, akan dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Ia menjelaskan, "Kalau memang terpaksa, kita akan ambil pinjaman. Tidak besar, dan hanya untuk menutup defisit. Itu pun akan kita cicil dan targetkan selesai sebelum 2028." Ia memastikan bahwa keputusan untuk meminjam akan diambil dengan perhitungan matang agar tidak membebani kas daerah.

Pemerintah Kota Ambon juga berkomitmen untuk tetap menganggarkan kebutuhan mendesak, termasuk pembangunan infrastruktur kota seperti pengaspalan jalan. Wattimena menekankan bahwa pelaksanaan anggaran akan disesuaikan dengan realisasi pendapatan tahun 2026. "Kita anggarkan berdasarkan kebutuhan. Pelaksanaannya nanti menyesuaikan realisasi pendapatan tahun 2026," tambahnya.

Wali Kota menegaskan bahwa defisit dalam penyusunan APBD bukanlah kondisi akhir. Sepanjang tahun berjalan, APBD dapat disesuaikan sesuai dengan dinamika pendapatan daerah dan kebijakan pusat. Meskipun dihadapkan pada tekanan fiskal, Wattimena optimis pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. "Kami optimis bisa menjaga stabilitas layanan publik. Kita bekerja sambil menunggu kepastian dari pusat, dan menyiapkan langkah alternatif yang aman bagi keuangan daerah," tutupnya.