Nasional

Bupati Kayong Utara Paparkan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kunjungan DPD RI

• Oleh Smart Newsroom
• 10 Mar 2026 16:10
• 35

Kayong Utara, InfoPublik – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menghadiri Kunjungan Kerja Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Senin (24/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Romi menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan seluruh kewenangan sesuai regulasi, termasuk dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup. Setiap dokumen perencanaan di Kayong Utara, kata dia, telah diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kayong Utara, selalu berpedoman pada regulasi-regulasi yang ada, termasuk terkait lingkungan hidup. Setiap dokumen perencanaan tetap kami integrasikan dengan kajian strategis lingkungan hidup,” ujarnya.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan di daerah sering terkendala keterbatasan anggaran. Kondisi ini berdampak pada kemampuan pemerintah daerah menjalankan regulasi secara konsisten.

“Kondisi yang dihadapi pemerintah daerah untuk melaksanakan secara konsisten, kita dihadapkan dengan keterbatasan anggaran seperti itu,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa Kayong Utara memiliki karakteristik ekologis unik, di mana lebih dari 50 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, termasuk Taman Nasional Gunung Palung dan Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata. Hal ini membuat pemerintah daerah memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kawasan konservasi.

Meski demikian, Bupati Romi mengungkapkan bahwa daerah belum merasakan manfaat langsung berupa kompensasi dari keberadaan kawasan konservasi tersebut.

“Terus terang saja, hari ini kami tidak merasakan manfaat secara langsung berupa kompensasi yang bisa kami gunakan untuk pembangunan daerah kami,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan dukungan lebih besar, terutama dalam aspek pendanaan, kebijakan, dan penguatan kapasitas daerah.

“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mohon kepada para stakeholder, para perwakilan kami, agar daerah kami dapat lebih berdaya dalam membangun sesuai karakteristik yang ada, termasuk terkait taman nasional dan cagar alam laut,” tambahnya.