Suara Warga

Dampak Kebijakan Pramono Anung terhadap Transportasi dan Ruang Publik di Jakarta

Jakarta, IDN Times – Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno mulai menunjukkan dampak nyata bagi aparatur sipil negara (ASN) dan warga. Fokus utama dari kebijakan ini adalah perluasan sistem transportasi, peningkatan layanan publik, dan pengembangan ruang terbuka hijau.

Transportasi Umum dan Aksesibilitas

Rahma, seorang ASN di Pemprov DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa kebijakan Pramono telah membawa perbaikan signifikan dalam transportasi umum. Menurutnya, kepastian gaji ASN di tengah penyesuaian anggaran juga memberikan rasa nyaman. "Arah kebijakannya lebih jelas dan fokus ke pelayanan publik. Meski ada penyesuaian saat awal penerapan wajib pemakaian transportasi publik di hari Rabu, sekarang sudah terbiasa," ujarnya.

Namun, ia mencatat bahwa akses transportasi belum merata, terutama bagi ASN yang tinggal jauh dari jalur transportasi massal. "Di lapangan masih ada kendala, terutama bagi ASN yang rumahnya jauh atau belum terjangkau transportasi massal, jadi harus cari titik terdekat," tambahnya.

Penataan Kawasan Blok M

Devi Apriliani, seorang warga berusia 25 tahun, merasakan langsung dampak positif dari penataan kawasan Blok M. Perpanjangan jam operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu hingga pukul 22.00 WIB membuat kawasan tersebut semakin ramai, terutama pada malam hari. "Sekarang Blok M beda banget. Malam hari justru makin ramai, banyak kuliner baru, orang nongkrong, taman juga masih buka. Rasanya kawasan ini nggak pernah tidur," ungkapnya.

Meski demikian, Devi juga mengemukakan beberapa catatan kritis. Kepadatan pengunjung pada malam hari dinilai memicu kebisingan dan persoalan parkir yang belum teratasi. "Parkir masih semrawut sih kalau di Blok M," ujar Devi.

Pekerjaan Rumah: Macet dan Banjir

Fatimah, seorang warga Cawang, Jakarta Timur, juga merasakan manfaat dari perpanjangan jam taman, yang memberinya kesempatan untuk bersantai setelah bekerja. Namun, ia menilai masalah macet dan banjir masih menjadi tantangan, meski pimpinan Jakarta telah berganti. "Tiap jam berangkat dan pulang kerja duh macetnya parah, kayaknya gak pernah gak macet deh siapapun pemimpinnya. Selain macet juga banjir masih dimana-mana," keluhnya.

Fatimah, sebagai pengguna Transjakarta, juga meminta perbaikan pada rute yang ramai, seperti koridor 9 dan 5. "Jangan diperluas dulu rutenya, fokus perbaikan rute yang ada. Karena jam sibuk padat banget Transjakarta, ditambah jalanan macet terus," ungkapnya.

Kritik terhadap Revitalisasi Rusun dan Pendidikan

Di sisi lain, warga Rusun Marunda, Jakarta Utara, mengharapkan agar Pramono mengkaji ulang kebijakan revitalisasi rusun. Didik, salah satu penghuni, menekankan pentingnya menyesuaikan biaya sewa dengan kemampuan bayar penghuni. "Kalau kemampuan bayar tidak dihitung, bisa terjadi pengusiran secara sistem karena warga tidak sanggup membayar," ujarnya.

Didik juga menyoroti bahwa meski revitalisasi hunian disambut positif, masih banyak penghuni yang menunggak biaya sewa, meskipun tarifnya telah disubsidi. Selain itu, ia mengingatkan tentang minimnya fasilitas pendidikan di wilayah Marunda, di mana hingga kini belum ada Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri. "Bagaimana kalau masyarakat dengan daya bayar rendah dipindahkan ke hunian yang lebih mahal?" tanyanya.

Meski menyampaikan kritik, Didik mengapresiasi pelayanan publik di Kelurahan Marunda yang dinilainya cukup baik dan responsif, mulai dari layanan kependudukan hingga peran petugas lapangan.