Denyut Publik

Dewan Kesenian Palembang Terus Berinovasi Meski Perda Kesenian Belum Disahkan

Palembang, KBRN - Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Kesenian Kota Palembang belum juga disahkan, kegiatan seni di kota ini justru semakin berkembang pesat. Dewan Kesenian Palembang (DKP) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 hingga 2025, organisasi ini mengalami periode aktivitas paling padat dalam sejarahnya, tanpa jeda dan tanpa menunggu adanya payung hukum.

Berbagai bentuk seni, seperti puisi, mural, parade bunyi, seni lingkungan, serta dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan advokasi kebijakan, berlangsung secara berkesinambungan. Kegiatan seni ini menyebar dari Lawang Borotan hingga Kambang Iwak, menghiasi ruang publik, kampus, museum, bahkan bertransformasi menjadi gerakan solidaritas kemanusiaan.

Bukti Daya Hidup Seni

Ketua DKP Palembang, Muhammad Nasir, mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa seni memiliki daya hidupnya sendiri, meskipun regulasi belum terbentuk. "Perda itu penting sebagai jaminan keberlanjutan. Namun, seni tidak bisa berhenti hanya karena regulasi belum lahir. Jika seniman menunggu, ruang-ruang ekspresi akan mati," ujarnya.

Peran DKP dalam Dinamika Kebudayaan

Aktivitas masif DKP tidak terlepas dari perubahan politik kebudayaan di Palembang. Sejak pemilihan kepala daerah, pasangan Ratu Dewa–Prima Salam menandatangani pakta integritas yang mencakup sembilan poin kebangkitan Palembang, termasuk di bidang kebudayaan dan penghargaan bagi pelaku seni. Komitmen ini dikawal dengan pembentukan Tim 11 yang terdiri dari budayawan dan sejarawan, dipimpin oleh Mang Dayat.

Dalam konteks ini, DKP berfungsi sebagai mesin lapangan yang memastikan seni terus hidup meski regulasi belum dikeluarkan.

Regenerasi dan Revitalisasi Seni Budaya

Tahun 2024 menjadi fase penting bagi DKP, dengan dibukanya pendaftaran calon ketua untuk mendorong regenerasi dan revitalisasi seni budaya Palembang. Proses demokratis ini menghasilkan terpilihnya Muhammad Nasir sebagai ketua secara aklamasi. Pelantikan kepengurusan DKP periode 2025–2030 dilaksanakan pada 16 Mei 2025 oleh Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, yang menekankan pentingnya peran seniman dalam kebangkitan kebudayaan kota.

Di bawah kepemimpinan Nasir, DKP terdiri dari sekitar 67 pengurus, 16 pembina, dan enam komite aktif yang mencakup sastra, seni rupa, musik, teater, tari, dan film. Nasir menyatakan, "Kami membangun organisasi yang bekerja, bukan sekadar struktur. Setiap komite memiliki ruang, agenda, dan keberanian untuk turun ke publik."

Kegiatan dan Inisiatif DKP

Dalam waktu lebih dari setahun, DKP mencatatkan sejumlah kegiatan yang hampir tanpa henti. Acara Hari Puisi Nasional 2025 bertema "Lawang Borotan Membara oleh Kata" diikuti oleh #BanjirGaris dan Bulan Menggambar yang mengubah Gedung Kesenian Palembang menjadi lautan garis dan warna.

Parade Bunyian 2025 di Lawang Borotan menggabungkan enam cabang seni lintas generasi dengan komunitas Kawan Lamo dan melibatkan pelaku UMKM. Selain itu, lomba mural grafiti Walikota Palembang diadakan untuk mengantisipasi vandalisme dan membuka ruang ekspresi bagi generasi muda.

DKP juga menggelar lomba lukis dan mewarnai di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, dengan tema pahlawan nasional asal Sumatera Selatan dan total hadiah puluhan juta rupiah. Keterlibatan DKP dalam Festival Kreatif Sriwijaya 2025, kegiatan PKK Palembang, serta festival UMKM dan wastra lokal menambah agenda mereka.

Di bidang lingkungan, DKP bekerja sama dengan Green Generation Sumsel pada Hari Bumi 2025, mengukuhkan 13 Duta Generasi Hijau dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya bumi yang lestari melalui seni. Di ranah akademik, DKP menandatangani MoU dengan HISKI Sumsel dan berkolaborasi dengan FKIP Universitas Tridinanti, serta membuka program magang untuk mahasiswa Universitas PGRI Palembang.

Pengakuan dan Tantangan

Meski banyaknya agenda yang padat, satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengesahan Perda Kesenian. DKP telah melakukan audiensi dengan Bapemperda DPRD Kota Palembang untuk mengajukan Raperda Pemajuan Kesenian. Namun, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Raperda ini kembali terhambat, terutama dengan adanya dua Raperda tambahan dalam Propemperda 2025.

Nasir mengungkapkan, "Sejak periode sebelumnya hingga sekarang, Perda Kesenian lebih sering dibicarakan daripada dilahirkan." Meskipun demikian, DKP memperoleh pengakuan dari publik dan menerima penghargaan dari Pemkot Palembang sebagai komunitas yang berkontribusi dalam bidang budaya dan pariwisata.

Harapan untuk Masa Depan

Tahun 2026 dipandang sebagai titik krusial bagi DKP, yang telah menyiapkan berbagai program lanjutan di Gedung Kesenian Palembang. Gedung ini, yang diperjuangkan bersama AMPCB dan didukung oleh seniman, budayawan, dan sejarawan, akan dioptimalkan sebagai ruang untuk pertunjukan seni yang terjadwal.

DKP juga menggagas pendataan menyeluruh seniman individu dan komunitas untuk penerbitan buku putih seniman Palembang, serta pembentukan rumpok seni di kelurahan dan kecamatan. Program seniman masuk sekolah dan berbagai festival lokal, regional, nasional, hingga internasional juga direncanakan untuk mengangkat kembali kebudayaan Palembang di mata dunia.