JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Sudibyo mengingatkan Kementerian Pariwisata tidak terjebak pada kegiatan seremonial dan penyelenggaraan acara semata selayaknya event organizer (EO).
Hal itu disampaikan Yoyok saat menyoroti arah kebijakan Kementerian Pariwisata yang dinilainya belum sepenuhnya berfungsi sebagai mesin ekonomi nasional dalam rapat kerja bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Rabu (4/2/2026).
“Jangan pula kementerian Ibu itu nantinya malah justru, mohon maaf nih ya, kayak sebagai EO saja itu lho. Jadi semacam event organizer nasional gitu. Luar biasa gemanya, cuma enggak sampai lagi ke pelaku-pelaku wisata yang ada di bawahnya,” kata Yoyok di Gedung DPR RI.
Yoyok mengakui sektor pariwisata kerap diklaim sebagai penyumbang devisa dan penyerap tenaga kerja yang besar.
Namun, dia menilai kebijakan yang dijalankan sepanjang tahun lalu masih memiliki banyak celah kekurangan.
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Mendagri: Efisiensi Belanja Birokrasi
Artikel Kompas.id
“Cuman kebijakan-kebijakan yang Ibu ambil tahun kemarin, itu kan masih banyak celah dan bolongnya, Bu, dan saya harapkan di 2026 nanti, kebijakan yang Ibu ambil ini semestinya merupakan kebijakan sebagai mesin ekonomi,” ujar dia.
Menurut Yoyok, penyerapan anggaran ke depan harus benar-benar menyentuh pelaku wisata di tingkat bawah, bukan justru habis untuk kegiatan internal kementerian.
“Penyerapan anggaran yang akan datang ini harus benar-benar sampai ke pelaku wisata ke bawah, Bu. Jangan sampai malah habis anggaran yang digunakan ke dalam kementerian Ibu sendiri atau bahkan yang paling tinggi levelnya misalkan ada seminar sana-seminar sini,” kata Yoyok.
Dia kemudian menyinggung banyaknya obyek wisata milik pemerintah daerah dan desa wisata yang gagal berkembang, meski dibangun dengan dana negara.
“Ibu tahu enggak data pemda yang punya obyek wisata yang pada bangkrut? Duit negara lho itu. Ibu tahu enggak desa wisata yang dibuat oleh dana desa yang habis? Duit negara lho itu,” ujarnya.
Setelahnya, Yoyok mencontohkan pengelolaan obyek wisata Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, yang dinilainya berhasil memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa.
“Ibu tahu enggak Umbul Ponggok? Satu obyek wisata bisa ngasih dividen seluruh KK yang ada di desa itu. Pernah enggak Ibu buat seminar desa suruh ngomong, untuk memimpin seminar. Ini contoh, Bu,” kata dia.
Selain soal anggaran, Yoyok juga mengkritik persoalan mahalnya harga tiket transportasi yang dinilai menghambat pertumbuhan pariwisata nasional.
“Faktanya tiket sekarang mahal bangetlah dan tidak bisa digunakan untuk menunjang pariwisata. Itu fakta, Bu,” ujar Yoyok.
Dia menambahkan, meski pembangunan infrastruktur terus dilakukan, masih banyak akses menuju obyek wisata yang kondisinya rusak, ditambah persoalan perizinan yang rumit serta fasilitas pendukung yang tidak memadai.