Hukum

Eko Suwanto: Evaluasi Kebijakan Ekonomi untuk Lindungi Kedaulatan Nasional

Suara News - YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menegaskan bahwa menjaga keutuhan Republik Indonesia merupakan amanat sejarah yang harus terus dirawat sejak lahirnya bangsa ini. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Wartawan DPRD DIY yang menghadirkan akademisi UGM, Prof. Dafri Agus Salim (Fisipol UGM) dan Rimawan Pradiptyo, PhD (FEB UGM), Jumat (06/03/2026).

Menurut Eko, setiap pejabat publik yang telah mengucapkan sumpah jabatan wajib berpegang teguh pada Konstitusi RI, Pancasila, dan UUD 1945. “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka tidak boleh ada dukungan terhadap penyerangan kedaulatan negara lain, karena penjajahan harus dihapuskan,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, Eko menyoroti kebijakan Agreement Reciprocal Trading (ART) dan Balance of Payments (BOP) yang menurutnya perlu dievaluasi dengan alat ukur konstitusi. Ia mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar melindungi kepentingan nasional.

“Ketika keran impor dibuka lebar tanpa proteksi yang kuat, kedaulatan ekonomi Indonesia dipertaruhkan di meja perundingan internasional. Ini berisiko merugikan rakyat,” ujar alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM itu.

Eko juga menilai penggunaan anggaran besar untuk impor, termasuk pengadaan 105.000 unit barang, berpotensi mematikan penciptaan lapangan kerja dalam negeri. “Jika impor terus diprioritaskan, tenaga kerja lokal tidak akan terserap. Ini jelas bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Dampak pada Pendidikan dan Desa

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti ketimpangan alokasi anggaran. Komitmen ART yang mencapai Rp17 triliun dinilai tidak seimbang dengan penurunan anggaran pendidikan, seperti BOSDA di DIY. “Ketimpangan ini menunjukkan pergeseran prioritas pemerintah yang menjauh dari peningkatan kualitas SDM demi memenuhi tuntutan pasar global,” katanya.

Selain itu, penurunan dana desa hingga rata-rata 74 persen disebut sebagai bukti kegagalan dalam melaksanakan keadilan sosial. “Mari refleksi, apakah kebijakan ekonomi saat ini benar-benar mewujudkan ketertiban dunia atau justru memperlebar jurang kesenjangan dan mengabaikan kedaulatan ekonomi desa,” ujar Eko.

Kembali ke Pancasila dan Konstitusi

Mengutip perspektif Prof. Rimawan Pradiptyo tentang Tri Sakti Bung Karno, Eko menekankan bahwa solusi dari persoalan ini adalah kembali ke Pancasila dan Konstitusi. Menurutnya, format ART dan BOP saat ini tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Diskusi ini diharapkan menjadi bagian dari kesadaran politik bagi insan media untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpijak pada semangat .