Denyut Publik

Isu Kesejahteraan Guru di Lemdiklat Polri: Tantangan Reformasi Institusi

• Oleh Smart Newsroom
• 25 Apr 2026 01:01
• 28

Suasana formal di ruang parlemen berubah tegang ketika kritik terhadap rendahnya gaji guru di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri disampaikan secara terbuka. Pada 2 April 2026, rapat Komisi III DPR mencuatkan isu yang semakin relevan di tengah sorotan terhadap reformasi institusi kepolisian. Berita mengenai gaji guru yang hanya sebesar Rp 100.000 per jam ini mengundang perhatian publik dan menggarisbawahi masalah yang lebih besar terkait dengan pendidikan dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Gaji yang terkesan sederhana ini, jika diteliti lebih dalam, memiliki implikasi besar terhadap kualitas pembentukan aparat penegak hukum. Pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada kesejahteraan para pengajarnya. Dalam konteks reformasi, isu penggajian ini menjadi titik lemah yang jarang dibahas, namun sangat vital untuk masa depan institusi.

Ketika masyarakat semakin kritis terhadap kinerja lembaga negara, kualitas pendidikan di dalamnya menjadi sorotan utama. Angka Rp 100.000 per jam bukan hanya soal nominal, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap profesi pengajar. Dalam rapat tersebut, reaksi keras dari anggota DPR, seperti Safaruddin, menunjukkan bahwa gaji yang rendah dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawab moral yang diemban oleh para pengajar.

Kemarahan yang muncul dalam rapat tersebut semakin diperburuk oleh respons yang dianggap tidak sensitif dari beberapa peserta rapat. Tawa yang terdengar di tengah kritik justru menambah kesan kurangnya empati terhadap masalah yang dihadapi para pengajar. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ada bukan hanya terkait dengan kebijakan, tetapi juga mencerminkan budaya dalam institusi.

Penting untuk dicatat bahwa kualitas aparat penegak hukum tidak bisa dipisahkan dari kualitas para pendidiknya. Jika guru tidak dihargai secara layak, harapan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas menjadi semakin sulit. Kritik ini menekankan perlunya investasi yang serius dalam pengembangan sumber daya manusia di institusi kepolisian, agar reformasi yang diharapkan dapat terwujud.