Berlin (ANTARA) - Jerman mengungkapkan pentingnya keberadaan suara warga Palestina dalam rencana yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk membangun kembali Gaza, yang telah mengalami kerusakan parah akibat konflik yang berkepanjangan. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Jumat oleh wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Josef Hinterseher.
Hinterseher menyoroti bahwa penduduk Palestina di Gaza harus dilibatkan secara aktif dalam semua rencana pembangunan, dan hak-hak mereka harus dihormati. "Kemarin, kami mencermati rencana yang dipaparkan di Davos. Penduduk Palestina di Gaza harus terus dilibatkan secara aktif dalam semua rencana dan hak-hak mereka harus dijunjung tinggi," ujarnya dalam konferensi pers di Berlin.
Pernyataan ini merujuk pada presentasi yang dilakukan oleh Jared Kushner, menantu Presiden AS, selama peresmian Dewan Perdamaian di Davos. Dalam presentasinya, Kushner menunjukkan visi untuk Gaza yang baru dengan infrastruktur modern, termasuk gedung-gedung tinggi, kawasan wisata, serta unit perumahan, pertanian, dan industri.
Meski demikian, Hinterseher menyambut baik pengumuman AS mengenai konferensi rekonstruksi yang akan datang, yang dianggapnya sebagai "sinyal penting" untuk masa depan Gaza.
Di sisi lain, Lisa Royaee, juru bicara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, menekankan adanya “garis merah yang jelas dalam hal pembangunan kembali Gaza.” Ia menegaskan bahwa tidak ada aneksasi yang boleh terjadi, dan fokus utama harus tetap pada kebutuhan penduduk setempat.
Pembentukan Dewan Perdamaian itu bertepatan dengan peluncuran fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang bertujuan untuk menghentikan konflik yang telah mengakibatkan lebih dari 71.000 kematian dalam dua tahun terakhir. Dewan tersebut, yang dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump, awalnya didirikan untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, namun piagamnya juga mencakup mandat untuk pembangunan perdamaian di seluruh wilayah yang terdampak atau berisiko konflik.