Ekonomi

Kementerian Kehakiman Perkuat Sinergi dengan Media untuk Dekatkan Hukum ke Masyarakat

Pada pagi hari tanggal 6 Februari, Kementerian Kehakiman mengadakan konferensi pers rutin dan pertemuan dengan para jurnalis dan reporter dari berbagai media untuk merayakan Tahun Baru Imlek Tahun Kuda 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Kehakiman Nguyen Thanh Tinh menyatakan bahwa pada tahun 2025, konteks domestik dan internasional menghadirkan banyak perkembangan kompleks, dengan berbagai tuntutan dan tantangan. Namun, di bawah kepemimpinan Partai, arahan tegas Pemerintah dan Perdana Menteri, koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan unit, serta persatuan, upaya, dan tekad tinggi dari seluruh pejabat, pegawai negeri sipil, dan karyawan, Kementerian Kehakiman telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Secara khusus, lembaga ini telah memimpin proses pemberian saran kepada Politbiro untuk menerbitkan Resolusi No. 66-NQ/TW; menyarankan Pemerintah untuk mengajukan kepada Majelis Nasional Undang-Undang tentang Pemberlakuan Dokumen Normatif Hukum (yang telah diubah) dengan ketentuan-ketentuan yang inovatif dan komprehensif; memberikan saran mengenai penerbitan Resolusi No. 197/2025/QH15 tentang beberapa mekanisme dan kebijakan khusus untuk menciptakan terobosan dalam pengembangan dan pengorganisasian penegakan hukum, dan Resolusi 206/2025/QH15 tentang mekanisme khusus untuk menangani kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dengan kebijakan-kebijakan yang "belum pernah terjadi sebelumnya".

Pada saat yang sama, lembaga tersebut secara efektif memenuhi perannya sebagai Lembaga Tetap yang membantu Komite Pengarah Pusat tentang reformasi kelembagaan dan hukum serta Komite Pengarah Pemerintah tentang peninjauan dan pengorganisasian implementasi solusi terhadap hambatan dalam sistem hukum. Secara khusus, lembaga tersebut memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan banyak peninjauan komprehensif dan mendalam terhadap dokumen hukum. Melalui peninjauan ini, "kemacetan," hambatan, dan tumpang tindih dalam peraturan hukum diidentifikasi dan ditangani dengan segera...

Selain itu, manajemen negara di bidang penegakan hukum perdata, penegakan hukum administratif, bantuan peradilan, administrasi peradilan, bantuan hukum, pendaftaran tindakan pengamanan, kompensasi negara, pengelolaan dan penanganan pelanggaran administratif, kerja sama internasional, dan lain sebagainya, terus diperkuat.

"Semua hasil di atas telah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian pembangunan sosial-ekonomi, menjamin pertahanan dan keamanan nasional, menjamin hak asasi manusia dan hak-hak sipil; serta berkontribusi dalam menegaskan posisi dan peran kerja peradilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara," tegas Wakil Menteri Nguyen Thanh Tinh.

Seiring dengan implementasi komprehensif di semua bidang kerja, belakangan ini, peran juru bicara dan penyampaian informasi kepada pers oleh Kementerian dan sektor Kehakiman semakin ditekankan dan diperkuat. Media dan pers berfungsi sebagai "jembatan" untuk mendekatkan dan mempercepat penyampaian kegiatan Kementerian dan sektor Kehakiman kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Pada saat yang sama, melalui pers, kesulitan, hambatan, dan kekurangan sistem hukum serta organisasi penegakan hukum telah tercermin, membantu Kementerian Kehakiman untuk segera memahami realitas sosial. Dari situ, kementerian dapat memberikan nasihat, penanganan, dan respons kebijakan yang tepat dan tepat waktu.

"Koordinasi dan kolaborasi antara kantor berita, pers, jurnalis, dan reporter telah secara efektif mendorong kerja profesional sektor ini, terutama tugas memberikan saran kepada Pemerintah dalam pengembangan dan implementasi undang-undang," tegas Wakil Menteri Nguyen Thanh Tinh.

Wakil Menteri Nguyen Thanh Tinh menyampaikan harapannya untuk terus menerima kerja sama dan dukungan dari pers dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang diberikan kepadanya. Beliau juga meminta agar di masa mendatang, kantor berita dan pers terus fokus pada penyebaran informasi dan mempromosikan peristiwa-peristiwa penting, contoh-contoh positif, perbuatan baik, dan individu-individu teladan dalam pembangunan, pengorganisasian, dan pelaksanaan hukum, guna menyebarkan nilai-nilai positif dan semangat "menghormati supremasi hukum" di kalangan masyarakat, menciptakan kekuatan pendorong untuk lebih meningkatkan upaya pembangunan dan perlindungan negara.