Internasional

Ketegangan Iran-AS Guncang Stabilitas dan Ekonomi Negara Teluk

• Oleh Smart Newsroom
• 21 Jun 2026 10:11
• 9

Suara News - Konflik yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran, yang telah memasuki bulan keempat, telah menciptakan gelombang kejut signifikan di negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Dampak yang dirasakan tidak hanya sebatas ancaman militer, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi dan stabilitas regional.

Sejak serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran dilancarkan dan kemudian gencatan senjata diberlakukan, negara-negara Teluk telah mengerahkan upaya luar biasa untuk meredakan ketegangan. Infrastruktur vital di kawasan ini menjadi sasaran empuk serangan rudal balistik dan drone, sementara blokade Selat Hormuz, yang dilakukan baik oleh Iran maupun AS, telah mengganggu arus perdagangan dan menggoyahkan fondasi ekonomi regional. Di tengah situasi genting ini, pemerintah negara-negara Teluk berjuang keras untuk tidak terseret lebih dalam ke pusaran konflik.

Perubahan Radikal dalam Persepsi Keamanan dan Politik

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi, telah gencar melakukan reformasi ekonomi besar-besaran. Fokus utama adalah diversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Upaya ini turut merombak kebijakan luar negeri, sektor pariwisata, penerbangan, logistik, dan teknologi, dengan kecerdasan buatan menjadi pilar utama strategi pembangunan nasional.

Namun, gelombang perubahan baru kini sedang terjadi. Cinzia Bianco, seorang analis kawasan Teluk di European Council on Foreign Relations, yang baru saja kembali dari UEA, mengamati bahwa konflik Iran telah memicu pergeseran mendasar dalam cara negara-negara ini memandang isu keamanan dan politik.

Sektor pariwisata, yang menjadi salah satu andalan diversifikasi ekonomi, kini dilanda ketidakpastian. Pada bulan Maret, Bandara Internasional Dubai menjadi sasaran serangan drone Iran, mengakibatkan lebih dari 30.000 penerbangan ke dan dari Timur Tengah dibatalkan. Sejumlah maskapai penerbangan masih beroperasi dengan jadwal yang dikurangi. Selain itu, blokade Selat Hormuz menyebabkan harga bahan bakar jet melonjak drastis, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pauline Raabe, seorang pengamat kawasan Teluk di lembaga think tank Middle East Minds yang berbasis di Berlin, berpendapat bahwa citra kawasan Teluk sebagai destinasi yang aman kini tercoreng dalam jangka pendek hingga menengah. Ia menjelaskan bahwa calon wisatawan kini diingatkan kembali akan posisi geografis kawasan ini yang berada di wilayah yang sarat ketegangan geopolitik, sehingga membuat mereka berpikir ulang sebelum merencanakan kunjungan ke UEA. Moody’s, sebuah perusahaan analisis keuangan, bahkan memperkirakan tingkat keterisian hotel di Dubai akan anjlok dari 80% menjadi hanya 10% pada kuartal kedua tahun 2026. Dampaknya terasa pula pada pertumbuhan ekonomi GCC, yang dipangkas oleh Bank Dunia dari 4,4% menjadi 1,3% pada bulan April.

Mencari Celah Ekspor Energi di Tengah Krisis

Selain bandara, Iran juga dilaporkan menargetkan hotel, pangkalan militer AS, dan infrastruktur energi di negara-negara Teluk. Qatar Energy, perusahaan energi milik negara Qatar, memperkirakan perbaikan pusat industri Ras Laffan yang rusak akibat serangan rudal balistik Iran pada bulan Maret akan memakan waktu hingga lima tahun. Kepala eksekutif Qatar Energy, Saad Al Kaabi, menyatakan bahwa skala kerusakan tersebut telah memundurkan kawasan ini satu hingga dua dekade.

Iran dan AS terus menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tawar dalam negosiasi perdamaian, yang semakin mengganggu ekspor minyak dan gas dari Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Moody’s memproyeksikan prospek ekonomi Bahrain bergeser dari stabil menjadi negatif.

Namun, Oman, Arab Saudi, dan UEA menunjukkan ketahanan yang lebih baik berkat infrastruktur pengalihan mereka. Arab Saudi berhasil mengalihkan sebagian produksinya melalui pipa timur-barat menuju Laut Merah, sementara UEA memanfaatkan pipa darat lokal dari Habshan ke Fujairah untuk melanjutkan ekspor. Laba Saudi Aramco pada kuartal pertama 2026 melonjak 26%, dan UEA, setelah keluar dari OPEC dan OPEC+ pada Mei 2026, kini memiliki kebebasan lebih untuk bertindak mandiri dalam produksi minyaknya.

Membangun Kemitraan Baru untuk Keamanan

Para analis memperkirakan bahwa bahkan setelah perang berakhir dan Selat Hormuz dibuka kembali, risiko akan tetap ada, yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi di kawasan. Raabe meyakini bahwa sektor keuangan akan menjadi salah satu yang pertama pulih, seiring dengan pemulihan infrastruktur yang sudah mapan setelah konflik mereda.

Namun, negara-negara Teluk menyadari pentingnya mengambil tanggung jawab atas keamanan dan stabilitas mereka sendiri di masa depan. Keyakinan untuk memberikan insentif ekonomi kepada Iran demi keamanan regional kini dipertanyakan, begitu pula ketergantungan penuh pada jaminan keamanan AS.

Sebagai respons, pakta pertahanan baru mulai terbentuk. Pada bulan Mei, UEA menjalin kesepakatan dengan Prancis, sementara Qatar menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) baru dengan Kanada. Israel dilaporkan untuk pertama kalinya mengirimkan sistem pertahanan udaranya, Iron Dome, beserta personel operasional ke UEA, sebuah langkah yang menggarisbawahi normalisasi hubungan bilateral kedua negara sejak 2020, yang kabarnya menjadi salah satu alasan UEA menjadi sasaran Iran.

UEA sejauh ini memilih untuk tidak memutuskan hubungan diplomatik sepenuhnya dengan Iran, melainkan secara terbuka berupaya meredakan konflik dan menciptakan perdamaian. Mona Yacoubian dan Will Todman dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, berpendapat bahwa negara-negara Teluk kini perlu mengelola hubungan mereka dengan Iran secara pragmatis, mengingat Iran tetap menjadi pemain penting di kawasan. Cinzia Bianco menambahkan bahwa negara-negara Teluk kini secara serius mempertimbangkan risiko ketidakstabilan sebagai bagian rutin dari lanskap keamanan dan politik mereka, yang mungkin mengarah pada pendekatan yang lebih otoriter.

Menyempitnya Ruang Kebebasan Berekspresi

Di tengah gejolak geopolitik ini, lembaga pemantau hak asasi manusia Amnesty International melaporkan adanya penindakan besar-besaran terhadap kebebasan berekspresi di negara-negara Teluk. Aktivitas berbagi konten daring terkait perang atau mengemukakan pandangan tentang konflik AS-Israel dengan Iran, serta serangan Iran, berujung pada penangkapan lebih dari 1.000 orang.

Heba Morayef, direktur regional Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, memperingatkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi, meskipun dibenarkan dengan dalih mengatasi disinformasi dan melindungi keamanan nasional selama konflik, harus tetap mematuhi standar hak asasi manusia internasional yang ketat. Ia menilai penindakan yang terjadi jauh melampaui batas hukum internasional.

Bagi para pengamat seperti Frederic Wehrey dan Charles H. Johnson dari The Carnegie Endowment for International Peace, perkembangan ini tidak memberikan harapan positif. Mereka berpendapat bahwa tindakan keras tersebut, terlepas dari dalihnya, lebih mencerminkan pelemahan daripada unjuk kekuatan. Bahaya dari penindasan yang dipicu oleh tekanan perang dapat berlanjut lebih lama dari konflik itu sendiri, memperburuk catatan kebebasan berekspresi yang sudah suram.