Keterlambatan Siltap Aparatur Desa di Probolinggo Diduga Akibat Penyesuaian Anggaran

Suara News - A A A

SUARA UTAMA, Probolinggo – Beredar informasi bahwa pemerintah desa se kabupaten Probolinggo diduga tidak bisa memposting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2026. Sehingga berdampak pada pencairan Dana Desa (DD) serta Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa se kabupaten Probolinggo Jawa Timur. 26/02/2026.

Informasi yang di himpun oleh team media PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 7 Tahun 2026 (ditetapkan tanggal 9 Februari 2026, diundangkan dan berlaku mulai tanggal 12 Februari 2026). Telah turun beberapa Minggu yang lalu. Sehingga kendala/keterlambatan posting APBDes di pertanyakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA : Statement Oknum EO Kontradiktif, Publik Meminta Transparan Agar Tidak Ada Kesan Bagi Bagi Angpao di Balik Panggung

Aparatur Desa yang enggan di publikasikan identitas kepada media menyampaikan keluhannya terkait keterlambatan siltap (penghasilan tetap). Menurutnya, keterlambatan tersebut diduga musiman di setiap awal tahun dan sangat berdampak terhadap kebutuhan sehari hari.

“Keterlambata memposting APBDes ini sangat berdampak bagi kami sebagai aparatur desa. Sudah 2 bulan siltap kami tidak cair. Sementara kebutuhan sehari hari tidak bisa di tunda termasuk untuk sahur dan buka puasa. Mau dapat dari mana kalau tidak ngutang. Apalagi punya anak kecil. Seharusnya ada evaluasi dari pemerintah. keterlambatan ini seperti musiman di awal tahun. “Ucap nya.

BACA JUGA : Tertutup Rapat, Realisasi Anggaran Untuk Pansel Calon Direktur Perumdam Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo

Ia berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten Probolinggo terkait keterlambatan siltap. Pasal nya, aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak kenal siang dan malam untuk melayani masyarakat.

“Kami sebagai aparatur desa, kalau bukan niatan untuk melayani masyarakat, pasti kita males malesan. kita di desa melayani masyarakat siang malam gak kenal waktu. Tidak cukup jika di bandingkan dengan gaji kita. apalagi banyak SK nya yang sudah di bank Jatim. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten Probolinggo. “Imbuh nya.

BACA JUGA : LSM BAKIN BONGKAR SKANDAL MAFIA TANAH MUARA SINGOAN: KORPORASI SEROBOT LAHAN WARGA, KADES AKUI ‘DOSA’ DI DEPAN JAKSA!

Sementara kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo “Munaris” saat di konfirmasi media melalui pesan singkat whatsap. Ia menyampaikan bahwa keterlambatan posting APBDes di karenakan ada penyesuaian pagu anggaran.

“Masih proses mas, insyaallah Minggu depan sudah siap. Ada penyesuaian pagu mas, karena tahun 2026 ada rencana PAW (penggantian Antar Waktu). secara otomatis semua desa berubah. sekarang kita naikan Perbup. Dalam Minggu depan desa desa sudah bisa posting APBDes nya. “Jawab nya.

Penulis : Ali Misno

Berita Terkait

Kebakaran Hutan Meluas, Pemadam Kekurangan Personel.

Oknum Sekdes Gading Kulon Diduga Mafia Tanah kelas Ulung, Ahli Waris Pertanyakan Persyaratan Dasar Pendaftaran Sertifikat

Gas 3 Kilo Langka, Rakyat Menjerit, Dinas Terkait Bungkam

Wajib Halal Oktober 2026: LPH UIN Alauddin Makassar Siap Percepat Implementasi Jaminan Produk Halal Nasional

Direktur RSUD Waluyo Jati Klarifikasi Perihal Oknum Pegawai Non ASN Yang Viral Atas Pengakuan Nya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Menyambangi lokasi Pasca Longsor Susulan. Ditumbit Melayu, kecamatan Teluk bayur.

Misteri Enam Jam di Makodim Sarko, Warga Merangin Keluar dengan Kondisi Mengenaskan

Bangun Generasi Berkarakter, SMA Negeri 1 Gunung Alip Hadirkan Seminar Parenting untuk Orang Tua

Berita ini 171 kali dibaca

Tag : Anggaran aparatur desa APBDes DD Kemendes PMD Siltap

Berita Terbaru

Liputan Khusus

Wisatawan Tewas Terjatuh Saat Berswafoto di Tebing Appalarang Bulukumba, Keselamatan Pengunjung Jadi Sorotan

Pendidikan

SPMB Kota Makassar 2026 Dibuka Mulai 8 Juni, Pendaftaran Murid Baru PAUD, SD, dan SMP Dilaksanakan Secara Online

Berita Utama

Polres Gowa Ikuti Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026, Perkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Hukum

Viral Dugaan Pelangsiran Solar Subsidi di SPBU Ujung Bulu Parepare, Aktivitas Tengah Malam Jadi Sorotan Publik

Berita Utama

Kebakaran Hutan Meluas, Pemadam Kekurangan Personel.

Hukum

LSM SIDIK Desak Polda Sulsel Ungkap Jaringan Penipuan Online Skema Segitiga, Korban Tersebar di Berbagai Daerah