JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan militer Indonesia telah memasuki fase yang lebih intensif, dengan militer Indonesia mengandalkan teknologi tinggi dalam operasi militer di Papua Barat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampak yang dialami oleh warga sipil di daerah konflik.
TPNPB melalui siaran pers yang disampaikan oleh juru bicaranya, Sebby Sambom, mengungkapkan bahwa pertempuran yang berlangsung sejak tahun 1963 telah menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban jiwa. Operasi militer yang menggunakan pesawat tak berawak, helikopter, dan pesawat tempur telah memaksa warga sipil untuk mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Dalam pernyataannya, TPNPB menyoroti penggunaan logistik militer berbasis teknologi yang dibeli dari negara-negara asing oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Mereka mengklaim bahwa serangan yang dilancarkan tidak hanya menyasar kelompok bersenjata, tetapi juga berdampak pada pemukiman warga sipil di area yang terlibat dalam konflik.
TPNPB mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengerahkan pasukan ke Tanah Papua, yang mereka anggap sebagai tindakan ilegal. Mereka menegaskan bahwa penggunaan drone dan senjata canggih lainnya tanpa adanya regulasi yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
“Penggunaan drone bom dalam pertempuran di Tanah Papua melanggar hukum karena dilakukan tanpa adanya pengaturan yang sah,” ujar TPNPB. Mereka juga menekankan bahwa meskipun Papua belum ditetapkan sebagai daerah operasi militer, penggunaan alutsista modern sudah dilakukan.
TPNPB mendesak Dewan Keamanan PBB dan Komisi HAM PBB serta Palang Merah Internasional untuk mengunjungi wilayah konflik di Tanah Papua. Mereka meminta bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak konflik.
Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Papua, di mana konflik bersenjata yang berlarut-larut menimbulkan dampak yang menyedihkan bagi masyarakat sipil.
Konflik antara TPNPB dan militer Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi, terutama dengan adanya penggunaan teknologi militer modern yang berisiko mengorbankan warga sipil. TPNPB menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi kemerdekaan Papua, sementara situasi kemanusiaan di wilayah tersebut semakin memprihatinkan.