Kritik Terhadap Perjanjian Dagang Trump-Prabowo: Bebani Konsumen AS
A A A
SUARA UTAMA, Surabaya — Kesepakatan dagang terbaru antara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto memicu polemik di dalam negeri Amerika Serikat. Kebijakan yang semula diklaim menguntungkan Negeri Paman Sam itu kini menuai kritik dari sejumlah warganya sendiri.
Pada Selasa (15/7/2025), Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan perdagangan bilateral dengan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, barang-barang asal Amerika Serikat akan masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai tarif (tarif nol persen), sedangkan barang-barang asal Indonesia justru dikenakan tarif sebesar 19 persen saat masuk ke pasar Amerika.
Trump menyebut kesepakatan ini sebagai langkah bersejarah yang membuka akses luas bagi produk-produk Amerika ke pasar Indonesia. Namun, respons dari sejumlah warga AS di media sosial menunjukkan pandangan yang bertolak belakang.
BACA JUGA : Prabowo Klarifikasi Dana Board of Peace
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu kritik disampaikan oleh seorang pengguna TikTok bernama Nicholas (@nic6867). Dalam unggahannya, Nicholas menilai pernyataan Trump menyesatkan. Ia menjelaskan bahwa tarif 19 persen yang dikenakan pada produk asal Indonesia justru akan berdampak langsung pada harga barang yang dibayar oleh konsumen Amerika.
“Yang sebenarnya terjadi adalah konsumen AS yang akan menanggung tarif tambahan tersebut. Trump mengatakan mereka (Indonesia) membayar, padahal tidak demikian. Justru konsumen kita yang harus membayar lebih mahal untuk produk dari Indonesia,” ujar Nicholas.
Ia juga menyoroti bahwa produk Amerika yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan biaya tambahan, sehingga menurutnya warga Indonesia tidak menanggung beban apa pun dari kesepakatan tersebut.
BACA JUGA : Sinergi Lintas Sektor, Pengamanan Malam Takbiran di Bitung Dimatangkan
Kritik senada disampaikan pengguna TikTok lainnya, Kclmft. Ia menyayangkan isi perjanjian yang dinilainya justru membebani masyarakat AS.
“Donald Trump baru saja membuat kesepakatan yang menyebabkan warga Amerika harus membayar 19 persen lebih mahal untuk produk dari Indonesia, sementara Indonesia tidak membayar tarif untuk produk kita. Ini justru membebani rakyat Amerika,” ujarnya dalam unggahan video dengan nada satir.
Kclmft juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat dan inflasi harga barang konsumsi yang selama ini cukup bergantung pada produk impor dari Indonesia.
Selain soal tarif, Nicholas turut mempertanyakan klaim Trump terkait pembelian 50 unit Boeing 777 oleh Indonesia. Ia menyebut bahwa kesepakatan itu sebenarnya sudah disiapkan sejak masa pemerintahan Presiden Joe Biden dan hanya mengalami penundaan dalam pelaksanaannya.
BACA JUGA : Trump Ancam Hancurkan Pembangkit Listrik Iran
Menanggapi polemik tersebut, praktisi perpajakan dan pengamat kebijakan fiskal, Eko Wahyu Pramono, menyarankan agar sengketa ekonomi dan perdagangan antarnegara diselesaikan secara dialogis dan adil.
“Penyelesaian ketegangan dalam hubungan dagang seharusnya mengedepankan prinsip kesetaraan dan dialog yang konstruktif, bukan melalui tindakan sepihak yang berpotensi merugikan konsumen atau memicu perang tarif,” ujarnya.
Menurut Eko, kebijakan yang terlalu protektif dapat berdampak balik kepada masyarakat sendiri, khususnya dari sisi inflasi dan keterjangkauan harga barang kebutuhan sehari-hari. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam menyusun perjanjian internasional agar publik dapat memahami konsekuensi ekonominya secara menyeluruh.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
Berita Terkait
Diduga Kuat Terdapat Oknum, Menggunakan barcode MyPertamina ganda. Untuk Kepentingan Pribadi
Publik Mendesak Pemkab Probolinggo Segera Fasilitas Izin Pertalite Ron 90 Jenis BBM Khusus Penugasan Bukan Subsidi Murni
Pakopak Mendukung Program KDMP, Namun Tidak Akan Mentolerir KDMP di Bangun di Lahan Masuk LSD
Perselisihan antar pekerja lokal dikutai timur. Pemutusan hubungan kerja, Belum menemui titik terang.
Masyarakat Menjerit Oknum EO Melejit, Event Harjakapro ke 280 Terindikasi Bukan Pesta Rakyat Melainkan Ajang Bisnis Oknum EO
Hujan Ekstrem Lumpuhkan Aktivitas Warga, Siswa SMP IL Kapitan Fatubaa NTT Terhambat Bersekolah
KUHAP 2025 Perkuat Hak Bantuan Hukum: Advokat Kini Wajib Hadir Sejak Awal Penyidikan
Kepala Disnakertrans Berau. Masyarakat lokal Sulitan Dapat Kerja, Justru Terbuka Untuk Tenaga Kerja luar Daerah.
Berita ini 81 kali dibaca
Tag : donald trump Pajak perang dagang Prabowo tarif dagang Trump
Berita Terbaru
Berita Utama
Diduga Kuat Terdapat Oknum, Menggunakan barcode MyPertamina ganda. Untuk Kepentingan Pribadi
Berita Utama
Aktivitas Dompeng Rakit Ilegal Diduga Milik Dayat Porak-porandakan Sungai di Desa Lantak Seribu
Nasional
Publik Mendesak Pemkab Probolinggo Segera Fasilitas Izin Pertalite Ron 90 Jenis BBM Khusus Penugasan Bukan Subsidi Murni
Nasional
Pakopak Mendukung Program KDMP, Namun Tidak Akan Mentolerir KDMP di Bangun di Lahan Masuk LSD
Nasional
Perselisihan antar pekerja lokal dikutai timur. Pemutusan hubungan kerja, Belum menemui titik terang.
Nasional
Masyarakat Menjerit Oknum EO Melejit, Event Harjakapro ke 280 Terindikasi Bukan Pesta Rakyat Melainkan Ajang Bisnis Oknum EO
Recent News
Kata Media
