Denyut Publik

Menkomdigi: Humas Pemerintah Sebagai Katalis Kepercayaan Publik

Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya komunikasi publik dalam konteks pembangunan nasional, yang lebih dari sekadar tugas administratif. Dalam pandangannya, humas pemerintah berfungsi sebagai navigator dalam membangun kepercayaan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkomdigi dalam sambutannya pada acara Anugerah Media Humas (AMH) 2025, yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu malam, 12 November 2025.

Peran Humas dalam Pembangunan Nasional

Meutya menjelaskan bahwa hingga Agustus 2025, terdapat 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia. Jumlah ini mencerminkan kontribusi signifikan humas dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Tema AMH 2025: Kolaborasi untuk Kemajuan

Tema AMH tahun ini, yaitu “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju,” dianggap sangat relevan dengan tantangan komunikasi digital yang terus berkembang. Menkomdigi menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar bagi humas saat ini adalah tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak.

“Konsep satu suara bukan berarti menyeragamkan pesan antarinstansi, tetapi menyamakan irama dan sinkronisasi agar pesan pemerintah lebih mudah dimengerti dan sampai secara efektif,” jelasnya.

Tantangan di Era Digital

Meutya juga menyoroti tantangan yang dihadapi humas di era digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan berita bohong. Ia menekankan bahwa humas pemerintah harus berperan sebagai “mercusuar kebenaran” di tengah arus informasi yang bising.

Membangun Kepercayaan Publik

Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui konsistensi dan integritas yang terus ditunjukkan. “Selama kita menunjukkan konsistensi, insyaallah komunikasi publik kita akan terus kontekstual dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Peningkatan Indeks Pengelolaan Informasi

Menkomdigi juga memaparkan perkembangan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional, yang meningkat dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024. Meskipun hasil perhitungan tahun 2025 masih berlangsung, tren kenaikan diperkirakan akan berlanjut.

Kolaborasi dalam Komunikasi Publik

Lebih lanjut, ia mendorong tiga bentuk kolaborasi dalam memperkuat komunikasi publik: vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital. “Kolaborasi tidak boleh berhenti di forum seperti malam ini, tetapi harus dilakukan secara konkret, nyata, dan terstruktur,” tegasnya.

Penyelenggaraan AMH 2025

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, melaporkan bahwa AMH 2025 dihadiri oleh 350 perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi negeri. Tahun ini, sebanyak 190 instansi mendaftar dan 154 karya humas berhasil lolos tahap kurasi untuk dinilai oleh dewan juri independen.

Enam kategori yang dilombakan mencakup siaran pers, media sosial, media internal, kampanye komunikasi publik, situs web, dan media audio visual. Fifi menekankan bahwa acara ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi antarhumas pemerintah.

Refleksi untuk Meningkatkan Profesionalisme

AMH 2025 diharapkan menjadi momentum bagi insan humas pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kredibilitas informasi, dan memperkuat ekosistem komunikasi publik nasional dalam mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Maju.