Nasional

Musrenbang Perempuan Gresik 2026: 10 Isu Strategis untuk Pembangunan Inklusif

• Oleh Smart Newsroom
• 02 Apr 2026 07:30
• 35

Gresik, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat komitmen pembangunan responsif gender melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Tahun 2026. Forum yang digelar Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) di Ruang Putri Cempo, Selasa (10/2/2026), ini menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk merumuskan arah kebijakan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa partisipasi perempuan bukan sekadar pelengkap dalam proses perencanaan, melainkan fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan yang adil dan tepat sasaran.

“Musrenbang Perempuan ini merupakan ruang bagi ibu-ibu untuk menyampaikan gagasan nyata. Saya ingin perempuan Gresik berdaya secara ekonomi dan memiliki pola pikir yang cerdas, karena dari ibu yang hebat akan lahir generasi masa depan yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Bupati Yani.

Menurutnya, perempuan kerap menghadapi tantangan harian yang spesifik, mulai dari pengasuhan, ekonomi keluarga, hingga akses layanan publik. Karena itu, aspirasi perempuan dinilai krusial agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun penguatan ekonomi keluarga.

Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Titik Ernawati menjelaskan, Musrenbang Perempuan 2026 secara khusus membahas sepuluh isu strategis yang dinilai mendesak. Di antaranya penguatan literasi keuangan keluarga untuk membentengi masyarakat dari bahaya judi daring, percepatan penurunan angka stunting, perlindungan perempuan dan anak, serta penyediaan fasilitas publik yang aman dan ramah bagi perempuan serta kelompok rentan.

Selama dua hari pelaksanaan, 10–11 Februari 2026, peserta yang terdiri atas organisasi perempuan, akademisi, dan praktisi akan merumuskan solusi konkret atas berbagai tantangan tersebut. Hasil musyawarah akan diformulasikan menjadi usulan prioritas yang selanjutnya dibawa ke forum perencanaan tingkat kabupaten.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur sosial di Kabupaten Gresik agar semakin inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Bupati Yani menekankan bahwa forum ini harus menghasilkan aksi nyata, bukan sekadar diskusi tahunan. “Pemerintah ingin membangun Gresik secara inklusif, di mana perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.