SELUMA – Pemerintah Kabupaten Seluma menegaskan bahwa penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan publik di daerah tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dipastikan tetap beroperasi dengan kapasitas penuh.
Bupati Seluma, Teddy Rahman, menyatakan bahwa implementasi WFH bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN, bukan untuk menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa terdapat klasifikasi khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami garansi layanan publik, terutama di Dukcapil, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak semua sektor dapat menerapkan WFH secara penuh. Instansi yang melayani masyarakat secara langsung wajib tetap siaga di kantor," ujar Teddy Rahman.
Pemerintah Kabupaten Seluma menekankan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama. Untuk menghadapi perubahan sistem kerja ini, pemerintah daerah telah menyusun jadwal piket dan manajemen operasional yang ketat, sehingga warga yang membutuhkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, atau akta sipil lainnya tidak mengalami kendala atau keterlambatan.
Teddy menambahkan, pengaturan sistem kerja ini dirancang untuk menjaga produktivitas ASN tanpa mengabaikan kesehatan dan efisiensi, sambil tetap memastikan adanya pengawasan yang ketat.
"Prioritas kami adalah memastikan pelayanan tetap berjalan dan masyarakat tidak terhambat dalam urusannya. WFH diatur sedemikian rupa agar koordinasi antar-bidang tetap sinkron dan layanan di loket-loket publik tidak kosong," tambahnya.
Melalui kebijakan ini, Bupati berharap profesionalisme ASN Seluma dapat tetap terjaga meskipun dalam masa transisi sistem kerja. Teddy Rahman optimis bahwa dengan manajemen yang baik, Kabupaten Seluma akan mampu menciptakan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warganya.