Suara Warga

Tuntutan Warga Sulawesi Selatan untuk Reformasi Polri: Biaya Seleksi yang Tinggi dan Praktik Uang Damai

• Oleh Smart Newsroom
• 31 Mar 2026 01:18
• 35

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) baru-baru ini telah membentuk tim reformasi untuk meningkatkan kualitas dan integritas institusi. Namun, di tengah upaya tersebut, warga Sulawesi Selatan mengungkapkan sejumlah masalah yang masih perlu diperbaiki dalam pelayanan kepolisian.

Faqih, seorang mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin, menyoroti salah satu isu yang paling mencolok, yakni tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota polisi. Ia mengungkapkan, "Banyak orang sampai rela jual harta demi bisa masuk polisi," dalam pernyataannya pada Senin, 22 September 2025.

Isu ini bukanlah hal baru di Sulawesi Selatan. Beberapa waktu lalu, masyarakat dikejutkan oleh kasus dugaan penipuan dalam seleksi Akpol yang melibatkan seorang pengusaha skincare. Seorang korban bernama Gonzalo, yang baru berusia 19 tahun, mengaku mengalami kerugian hingga Rp4,9 miliar. Terduga pelaku, Andi Fatmawati, mengaku akan mendapatkan komisi Rp500 juta dari oknum polisi jika Gonzalo berhasil diterima. Kasus ini semakin rumit dengan dugaan pencantuman nama Kapolri Listyo Sigit dan anggota DPR RI Sahroni. Saat ini, empat anggota polisi tengah menjalani proses hukum terkait kasus tersebut.

Masalah penipuan dalam seleksi penerimaan tidak berhenti di situ. Pada Juli 2025, seorang buruh bernama Rusdi Halim ditangkap di Makassar setelah diduga menipu warga dengan janji akan meloloskan anak korban menjadi anggota Polri, namun pada akhirnya, anak tersebut tetap gagal dalam seleksi dengan total kerugian mencapai Rp200 juta.

Selain isu rekrutmen, warga juga menyoroti praktik uang damai dalam penanganan kasus hukum. Juniati, seorang warga Makassar berusia 51 tahun, mengungkapkan bahwa aparat seringkali mempersulit proses pencabutan laporan. Beberapa kasus yang seharusnya bisa diselesaikan melalui restorative justice justru dilimpahkan ke Kejaksaan. "Kadang juga kasus sengaja diperlambat, supaya ada tawaran damai dengan sejumlah uang," ujarnya.

Permintaan dan sorotan dari masyarakat ini menegaskan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya sebatas formalitas. Warga menantikan perubahan yang nyata, mulai dari transparansi dalam seleksi penerimaan hingga penegakan hukum yang bebas dari praktik pungutan liar.