Warga Honbola Rencanakan Aksi Protes Terhadap Sengketa Lahan Sawit
Konflik agraria kembali mencuat di Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, di mana warga setempat berencana melakukan aksi demonstrasi untuk menutup akses jalan milik PT Sawindo Cemerlang. Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026, mulai pukul 07.00 WITA.
Aksi protes ini dipimpin oleh Ely Saampap, seorang ibu rumah tangga yang juga warga Desa Honbola. Ely telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Kepala Kepolisian Sektor Batui mengenai rencana penyampaian pendapat di muka umum, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terbuka yang dilakukan melalui jalur konstitusional.
Penyampaian pendapat ini berkaitan dengan lahan milik pribadi Ely Saampap yang diklaim oleh PT Sawindo Cemerlang. Hingga kini, belum ada penyelesaian atau kesepakatan resmi terkait masalah lahan tersebut, meskipun sudah dibawa ke tingkat pemerintahan desa dan kecamatan.
Dalam surat pemberitahuan aksi, Ely menegaskan bahwa kegiatan akan dilaksanakan secara damai dan tertib. Akses jalan bagi masyarakat umum dan kendaraan darurat akan tetap dibuka, dan aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganggu keamanan atau ketertiban umum. Ely berharap pihak kepolisian dan pemerintah setempat dapat memahami konteks persoalan ini dan memberikan pengamanan yang diperlukan.
Aksi penutupan jalan ini merupakan akumulasi kekecewaan Ely dan warga lainnya terhadap ketidakpastian penyelesaian masalah lahan sawit, yang saat ini dikuasai oleh PT Sawindo Cemerlang tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah dari perusahaan tersebut.
Persoalan ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, upaya mediasi telah difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Batui, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Ely merasa bahwa pemerintah kecamatan tidak berpihak padanya sebagai warga yang merasa dirugikan, sehingga ketidakpuasan terhadap proses mediasi ini mendorong warga untuk memilih jalur aksi terbuka.
Dari sudut pandang ini, konflik di Honbola menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa lahan antara warga dan perusahaan. Ketika dialog formal tidak menghasilkan keadilan, aksi demonstrasi sering kali menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat untuk menuntut hak mereka. Terlebih, konflik ini melibatkan warga kecil yang berhadapan dengan korporasi besar, menciptakan ketimpangan dalam relasi kuasa.
Ely Saampap berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan secara adil, dengan meminta agar perusahaan mengembalikan lahan tersebut untuk dikelola kembali oleh pemilik sah, mengingat lahan sawit yang disengketakan tidak pernah dijual atau dialihkan kepada pihak lain.
Kasus di Honbola seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan. Penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya melalui mediasi formal, tetapi juga memerlukan keberpihakan terhadap fakta hukum, transparansi kepemilikan lahan, serta keberanian negara untuk melindungi hak warga. Jika tidak, konflik serupa berpotensi terus berulang dan menciptakan ketegangan sosial yang lebih luas.
