Suara News - Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah (PGGPT) dan Biro Pemuda KINGMI Klasis Nabire menyampaikan keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dalam kegiatan penyusunan rencana pencegahan konflik sosial.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel DJF Nabire pada Kamis (17/7/2026) dan merupakan bagian dari diskusi tentang upaya pencegahan konflik, perlindungan masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi konflik sosial.
Ketua Biro Pemuda KINGMI Klasis Nabire, Yeri Nawipa, menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah terhadap kondisi masyarakat terdampak konflik, termasuk warga yang mengungsi dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat, sesuai dengan UUD 1945.
Yeri Nawipa juga menyatakan bahwa penyelesaian masalah di Intan Jaya tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan. Ia mendorong pemerintah untuk mendorong rekonsiliasi, dialog konstruktif, serta percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Papua.
Sekretaris Umum PGGPT, Pdt Samuel D Naya, menegaskan bahwa gereja memiliki panggilan moral untuk mendampingi dan menguatkan umat yang mengalami penderitaan serta menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian masalah di Papua tidak dapat dibebankan kepada gereja semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Samuel D Naya menyoroti perlunya evaluasi terhadap penempatan personel militer non-organik di Papua sebagai langkah untuk menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam menciptakan keamanan dan stabilitas. Keduanya mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog, rekonsiliasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.