Strategi Pembangunan Papua Barat Daya Ditekankan dalam Rapim Kodam XVIII/Kasuari
Suara News - RRI.CO.ID, Manokwari, Sorong— Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya, George Japsenang, mewakili Gubernur Papua Barat Daya memaparkan kondisi strategis daerah pada kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XVIII/Kasuari yang digelar di Manokwari, Papua Barat, Kamis 26 Maret 2026.
Dalam paparannya, George Japsenang menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Tanah Papua dengan potensi besar pada sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.
“Visi pembangunan daerah Papua Barat Daya diarahkan menjadi daerah yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun memiliki potensi besar, masih terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian, di antaranya rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan dan stunting, belum optimalnya investasi, serta keterbatasan infrastruktur.
Selain itu, aspek keamanan daerah juga menjadi perhatian, mengingat masih adanya potensi gangguan di beberapa wilayah yang dapat mempengaruhi stabilitas pembangunan.
Terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), George mengungkapkan bahwa sejumlah pembangunan menunjukkan capaian positif.
Pembangunan kawasan pusat pemerintahan seperti Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP telah mencapai lebih dari 90 persen, sementara pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah mencapai 100 persen.
“Program lainnya seperti pengembangan perumahan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penguatan sektor perikanan melalui Kampung Nelayan Merah Putih juga terus berjalan,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan tenaga kerja, distribusi material, permasalahan lahan, serta keterbatasan fiskal daerah yang masih bergantung pada dana pusat.
Dalam kesempatan tersebut, George juga menyampaikan kondisi keamanan daerah sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026 yang masih memerlukan perhatian, seiring adanya beberapa insiden gangguan keamanan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan guna mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
“Stabilitas keamanan merupakan faktor kunci dalam memastikan pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat, antara lain perwakilan Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kasdam, Irdam, Danrindam, Danrem 181, Danrem 182, Danbrigif 26, Danbrigif TP 84, para Asisten Kodam, para Kabalak, serta para Dandim dan Danyon.
